DPRD Jabar Mendukung Penghapusan UN

10

BISNIS BANDUNG – Alasan pemerintah pusat  bakal menghapus sistem ujian nasional (UN) cukup jelas dan bisa diterima, karena  didukung oleh hasil survei yang kredibel. Di sini  pemerintah dan masyarakat  butuh generasi muda yang kompeten  dan berkarakter, bukan sekadar  pintar menghafal materi pelajaran.

Terkait kebijakan tersebut,  menurut  Wakil Ketua  DPRD Jabar, Oleh Soleh  pihaknya  siap merespons perkembangan ke depan. Dan  mungkin saja  penghapusan UN ini akan menimbulkan reaksi dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Yang namanya kebijakan baru pasti akan menimbulkan reaksi. Namun tentu reaksi positif yang kita harapkan,” katanya kepada wartawan di Bandung, Jum’at (13/12/2019).

Ia meminta Pemdaprov Jabar benar-benar cermat menindaklanjuti kebijakan tersebut karena  bukanlah persoalan sepele.

“Tentu ini PR besar bagi Gubernur Jawa Barat khusunya Dinas Pendidikan, karena mereka punya tanggung jawab administratif, tanggungjawab hukum terhadap pemerintahan, sekaligus tanggungjawab moral terhadap masyarakat. Dan kami sebagai perangkat legislatif siap menerima aspirasi masyarakat serta memantau pemerintah atas penerapan kebijakan ini,” tutur Oleh.

Guna menyempurnakan kebijakan tersebut, Oleh juga mendorong agar kurikulum diarahkan pada keahlian. Kemajuan berbagai sektor industri di tanah air saat ini membutuhkan Sumber Daya Manusia yang benar-benar siap bersaing.

“Kualitas dan keahlian generasi bangsa kita jangan sampai kalah oleh SDM dari luar. Lapangan pekerjaan di dalam negeri, sepatutnya dirasakan benar manfaatnya oleh generasi bangsa kita sendiri,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  tersebut. (B-002)***