Penguatan Pendidikan Vokasi Lulusan SMK Banyak Menganggur ? 

22

BISNIS BANDUNG — Pertumbuhan sumber daya manusia yang unggul melalui diungkapkan anggota X DPR RI, Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si,M.Psi.T , menjadi salah satu fokus rencana kerja pemerintahan saat ini sebagaimana disampaikan dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBN kepada DPR RI, 16 Agustus 2019 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Hj. Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan pemerintah agar secara mendalam membenahi sistem pendidikan vokasi di negeri ini. Sebagai pengingat awal,  anggota Panja Pendidikan Vokasi ini menyebut, angka pengangguran terbesar di negeri ini berasal dari lulusan sekolah setingkat SMK sebesar 11,24% dibanding lulusan SMA yang hanya 7,9%. Padahal jumlah lulusan SMK setiap tahunnya hanya  separuh dari lulusan SMA,  lulusan SMK jumlahnya 1,4 juta dibanding lulusan SMA yang berjumlah 2,1 juta. Ketimpangan ini kemungkinan karena belum adanya link and match  yang terencana, terstruktur dan terimplementasi secara optimal antara dunia teori dan kerja di dalam sistem pendidikan vokasi  SMK. ” Akibatnya pasar kerja pun belum melirik lulusan SMK secara maksimal.“Penguatan sistem pendidikan vokasi sebagai salah satu jalan peningkatan mutu SDM harus dibenahi dari hulu ke hilir,” tutur Ledia.

Pertama, ujar Ledia, penyediaan sarana dan prasarana latihan kerja yang disediakan di sekolah-sekolah vokasi harus mengikuti perkembangan dunia usaha. Penyediaan sarana dan prasarana ini bisa disediakan oleh pemerintah atau  kerjasama dengan pihak swasta.“Beberapa kali saya mendatangi sekolah-sekolah vokasi,  alat-alat yang mereka miliki untuk praktek, sudah berumur, tidak up to date  bahkan ada yang tidak begitu berkesesuaian dengan kebutuhan di lapangan kerja,”ungkap Ledia

Kedua mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah sistem vokasi harus diarahkan untuk mendukung kebutuhan link and match dunia sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dari sekian juta anggaran yang diterima harus benar-benar segala pengeluarannya berkaitan langsung dengan tujuan pengembangan kebutuhan  link and match dunia sekolah dengan DUDI ini, apakah itu terkait pemutakhiran bahan ajar, alat peraga, atau peningkatan kapasitas guru.

Ketiga, pelatihan bagi guru-guru sekolah vokasi harus ditingkatkan. Memberikan peningkatan wawasan keilmuan dan perkembangan terkini terkait dunia pendidikan dan industri adalah salah satu hal pokok yang perlu diberikan pada guru-guru sekolah vokasi. Sebab merekalah yang akan menjadi penyampai pesan pada peserta didik, sehingga wawasan keilmuan dan keahliannya selalu up to date.

Keempat, kesempatan bagi para peserta didik di sekolah-sekolah vokasi untuk magang di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) harus diperbanyak dan diperluas. Sebab sistem pendidikan vokasi menitikberatkan praktek lapangan lebih besar bobotnya daripada teori kelas. Karena itu kesempatan magang bagi para peserta didik harus diperbanyak dan diperluas agar ilmu yang mereka dapat terlatih langsung di lapangan, bahkan bisa mendapatkan ilmu baru dari pelatihan kerja yang mereka ikuti.“Sekarang memang sudah ada pemagangan ini dilakukan oleh sekolah-sekolah, tetapi yang kita temui belum banyak, masih terbatas. Mereka punya satu dua mitra, dari tahun ke tahun itu-itu saja tempatnya.

Karenanya, lanjut Sekretaris Fraksi PKS ini , implementasi program ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pihak sekolah, dunia usaha dan Kementerian dan lembaga dari berbagai bidang. Sekolah perlu membuka jaringan dengan lebih banyak mitra dunia usaha untuk dititipi siswa, sementara Kementerian Pendidikan bisa ikut membukakan jalan dengan menggandeng pihak DUDI dan lain agar siap menampung para pemagang dari sekolah-sekolah vokasi.“Dengan menggembleng para siswa sekolah vokasi di dunia usaha dan industri ini diharapkan lulusan sekolah vokasi bisa lebih terampil dan siap mengarungi dunia kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini,”ujar Ledia , baru-baru ini kepada BB di Bandung

Perlu kompetensi dan koordinasi

Dikemukakan lebih lanjut , dengan menumpukan kegiatan pendidikan 70% di lapangan dan 30% persen di kelas diharapkan mampu menelurkan lulusan pendidikan vokasi  lebih terampil di dunia kerja. Tapi  faktanya menunjukan bahwa lulusan SMK dengan sistem pendidikan vokasi, justru menyumbang angka pengangguran tertinggi di negeri ini.“Fakta ini menunjukan masih ada ketimpangan konsep antara dunia sekolah dengan dunia usaha dan  industri. Padahal sistem pendidikan vokasi sudah mengakomodir 70% praktek lapangan dan 30% teori. Disini masih ada yang tidak klop , bisa dari soal kerja lapangannya, tenaga kependidikannya maupun atau kurikulumnya,” ucap Ledia Hanifa Amaliah

Ledia mengatakan, meskipun 70% waktu siswa digiatkan dalam kerja praktek lapangan namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan mitra yang memperlakukan siswa hanya sebagai pembantu, bukan sebagai siswa magang yang membutuhkan pengetahuan sesuai kurikulum . Soal kompetensi guru  yang mengajar pada sekolah vokasi perlu ditingkatkan keahliannya, di antaranya melalui pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang ajar.

Sebab hampir semua sekolah vokasi memiliki jumlah guru yang cukup, tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi yang berkesesuaian. Logikanya tenaga pengajar harus lebih terampil dan ahli .

Ledia , meminta implementasi kurikulum sekolah vokasi  diawasi dan dievaluasi secara berkala. Sebab kalau kurikulumnya sudah menitikberatkan pada soal ketrampilan dan keahlian,, maka pencapaian ketrampilan dan kompetensi minimal dari setiap siswa  harus dilihat secara terukur. Sebelum magang, sesudah magang, selama di sekolah, semua pencapaian pemahaman teori dan ketrampilan peserta didik harus terukur sesuai dengan kurikulum yang ada. Diingatkan Ledia , agar pemerintah  memastikan koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan program revitalisasi pendidikan vokasi dengan DUDI. Sebab dunia usaha ini berada di bawah tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga pemerintah pusat untuk politehnik. (E-018)***