Vietnam Negara Pemasok Beras Terbesar Ke Indonesia

130

BISNIS BANDUNG — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (DPP Popmasepi) Isya Anshori mengungkapkan, berdasar data BPS, impor beras pada tahun 2018 tertinggi kedua setelah tahun 2011.

Diungkapkan Isya ,  tahun 2019 ini Indonesia dikabarkan mengalami surplus beras yang mencukupi sampai awal 2020. Tetapi untuk menghentikan kran impor  kemungkinannya sangat kecil, karena dari tahun ke tahun impor tetap dilakukan walaupun dibilang surplus. Pemerintah berdalih bahwa surplus ini berada di masyarakat dan penjual , bukan di gudang pemerintah. “Impor konon dilakukan untuk menjaga stabilitas ketersediaan beras,” ungkap Isya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya impor beras , indikatornya  ialah harga, produksi dan stok cadangan beras pemerintah. Disebutkan Isya , negara pemasok beras tertinggi  ke RI adalah Vietnam.

Isya Anshori mengulas, salah satu kekurangan swasembada pangan adalah kurangnya data-data penunjang mengenai komoditas pangan (beras) yang beredar, baik produksi, distribusi dan konsumsi. Data-data penunjang menurut Isya , dibutuhkan sebagai patokan dalam mencegah  penimbunan pangan oleh tengkulak maupun pedagang. Data-data tersebut juga bisa dijadikan tolak ukur bagi tercapainya swasembada pangan. Namun realisasi swasembada pangan sulit terealisasi karena faktor internal dan eksternal. Contoh faktor internal yaitu optimalisasi  produksi pangan di dalam negeri. Produksi harus didukung dengan stabilitas pasokan dan harga untuk tercapainya harga pangan. Sementara untukh faktor eksternal ,yaitu a cepat atau lambatnya melepaskan diri dari ketergantungan dan keterkaitan terhadap pihak luar karena ekspor  maupun impor pangan sangat mempengaruhi tercapainya program swasembada pangan.

Dikemukakan Isya , program swasembada pangan akan tercapai dan secara otomatis impor terminimalisasi, namun krisis pangan pada tahun-tahun tertentu tidak dapat dihindari karena faktor internal dan eksternal. Swasembada di Indonesia sudah diterapkan sejak kepemimpinan Soekarno, ia bersikeras mengutamakan kesejahteraan petani agar Indonesia memiliki usaha yang mandiri khususnya di sektor pertanian. Pencapaian swasembada tertiggi berhasil dicapai di masa kepemimpinan Soeharto yang mencapai 90%. Swasembada pangan menjadi program pembangunan pertanian yang strategis karena memiliki dampak luas. Ketersediaan pangan dalam  jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang baik, serta nilai gizi yang tinggi memiliki dampak luas pada perekonomian dan mutu sumber daya manusia. Beras sebagai bahan pangan utama menjadi target utama pemerintahan dalam  mencapai swasembada. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program ini adalah dibutuhkan luas lahan yang tidak sedikit. Peralihan fungsi lahan menjadi fungsi di sektor lain.

Indonesia memiliki banyak lumbung pangan. Menurut data hasil pengamatan BPS, provinsi dengan produksi padi terbanyak yaitu sebesar 10,54 juta ton dicapai oleh Jawa Timur, kemudian disusul  Jawa Barat dengan produksi padi sebanyak 9,54 juta ton dan  Jawa Tengah sebanyak 9,51 juta ton. Sejak lama Indonesia dikenal sebagai negara agraris sudah seharusnya bisa menikmati kekayaan yang dimiliki.

Dalam jangka pendek peningkatan ketersediaan pangan merupakan hal yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Dalam jangka menengah pembenahan kelembagaan pertanian dan infrastrukur yang menunjang usaha tani perlu diperbaiki untuk menunjang produksi dalam negeri. Dan dalam jangka panjang alokasi pangan serta keberlanjutan pangan merupakan hal yang harus diwujudkan di Indonesia. Kebijakan yang harus diterapkan untuk mengoptimalkan upaya swasembada pangan adalah  menerapkan kebijakan yang sesuai dengan potensi wilayah .  “Kendala dalam kebijakan swasembada adalah sarana infrastruktur penunjang produksi yang kurang memadai, kemudian sumber daya menusia yang masih menggunakan alat-alat tradisional dalam proses produksi. Selama ini pengawasan dari pemerintah sudah dilakukan cukup baik, namun terdapat beberapa titik yang harus dikembangkan, antara lain seperti penyediaan saprotan, kelembagaan petani, hingga akses pasar bagi petani”, pungkas Isya , baru-baru ini kepada BB di Bandung.  (E-018)***