Geliat Turunkan Kelas BPJS

7

SESUAI Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka pemerintah resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2020.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa besaran iuran dengan kenaikan 100 persen ini berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Pasal 34 menjelaskan, besaran iuran yang harus dibayarkan yakni Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III.

Dengan besaran angka tersebut, sebagian masyarakat mengeluhkan bahwa nominal tersebut telalu besar. Bagi peserta BPU/mandiri yang merasa keberatan bisa mengajukan turun kelas perawatan. Tak pelak lagi, peserta BPJS pun ramai-ramai menurunkan kelas perawatan, dengan alasan  tarif sebesar itu  sangat memberatkan. Geliat penurunan kelas itu sulit dihindari, karena berdasarkan  ketentuan  diperbolehkan

Perbedaan masing-masing kelas hanyalah ruang perawatan dan ruang inap di rumah sakit. Selebihnya, untuk pasien rawat jalan pelayanan untuk kelas I, II dan III mendapatkan fasilitas yang sama.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf,  perubahan kelas rawat peserta dapat dilakukan setelah 1 tahun keanggotaan di BPJS Kesehatan dan diikuti perubahan kelas seluruh anggota keluarga. Dan bagi peserta kelas perawatan pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya.

Persyaratan untuk pemindahan kelas rawat tidaklah rumit, yakni membawa Kartu Keluarga (KK) asli atau fotokopi ke rumah sakit.  “Bagi peserta yang belum melakukan autodebet tabungan, bisa melengkapi dengan fotokopi buku rekening tabungan BNI/BRI/Mandiri/BCA, dan formulir autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan bermaterai Rp 6.000,” ujar Iqbal.

Bagi peserta yang ingin melakukan perubahan kelas rawat bisa mengunjungi ke salah satu kanal layanan yang terkait. Berikut detail kanal layanan perubahan kelas rawat: Aplikasi Mobile JKN Peserta membuka aplikasi mobile JKN dan klik menu ubah data peserta.

Kemudian, masukkan data perubahan. BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 Peserta menghubungi Care Center dan menyampaikan perubahan data peserta yang dimaksud.

Mobile Customer Service (MCS) Peserta mengunjungi MCS pada hari dan jam yang telah ditentukan, mengisi formulir daftar isian peserta (FDIP) dan menunggu antrean untuk mendapatkan pelayanan. Mal Pelayanan Publik Peserta mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan mengisi FDIP.

Lalu menunggu antrean untuk mendapatkan layanan. Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota Peserta BPU/mandiri dapat mengunjungi Kantor Cabang atau Kabupaten/Kota, mengisi FDIP, mengambil nomor antrean pelayanan loket perubahan data dan menunggu antrean.

Pengalihan dari PBPU/Mandiri ke PBI Sementara, apabila terdapat peserta PBU/mandiri ingin melakukan pengalihan ke Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka bisa melakukan pendaftaran melalui pendataan oleh Kementerian Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah ditentukan Pemerintah Pusat.

“Selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan,” ujar Iqbal.

Jika Anda ingin mengalihkan kepesertaan PBPU/mandiri ke PBI, berikut rinciannya: Menghubungi Dinas Sosial setempat dengan membawa dokumen kependudukan (e-KTP/KK) Dinas Sosial (Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan) selanjutnya akan memverifikasi dan memvalidasi dokumen kependudukan

Kegiatan pengecekan langsung ke rumah tangga/keluarga dan melalui musyawarah desa/kelurahan. Jika telah melakukan mekanisme pendaftaran kepesertaan PBI, pihak BPJS Kesehatan akan memperbarui data kepesertaan PBI APBN secara periodik.