Roy : Salah Terapkan UU Terjadi Disparitas UMK

24
Roy : Salah Terapkan UU Terjadi Disparitas UMK

BISNIS BANDUNG–Ketua Dewan Pimpinan Daeah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto menyebut,  kenaikan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK)  berdasar Peraturan Pemerintah –  PP 78 Tahun 2015  hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, tidak  berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai ketentuan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Roy , kenaikan UMK tahun ini, hanya  8,51%, sangat kecil tidak sesuai dengan harapan buruh.”Penyebab kenaikan UMK tidak sesuai harapan buruh, karena pemerintah tidak taat kepada ketentuan UU 13 tahun 2003, yang menyebutkan Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum harus berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak),  sedangkan kini pemerintah hanya menghitung kenaikkan UMK berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja,”ungkap Roy .

Dikatakan, UMK tahun 2020 yang tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Karawang Rp 4.594.324 , terendah Kota Banjar Rp.1.831.884. Terjadinya disparitas UMK,  karena pemerintah memberlakukan PP nomor 78 Tahun 2015,berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, kenaikannya 8,51% , sedangkan awal UMK masing-masing sudah jauh berbeda-beda , hal ini  akan memperlebar disparitas upah dari tahun ketahun.

Seharusnya,lanjut Roy ,  UMK di hitung berdasarkan KHL, pertumbuhan ekonomi dan inflasi kabupaten/kota masing-masing ,sehingga akan mengurangi disparitas upah yang  terlalu jauh.

UMK setiap tahun berlaku per – 1 Januari, jika pengusaha tidak membayar upah sesuai UMK, sanksinya pidana sebagaimana pasal 90 jo 185 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Pelanggaran ini bisa dilaporkan ke pengawas dan PPNS pada kantor Disnakertrans Jawa Barat, atau langsung ke pihak kepolisian setempat.   Dikemukakan Roy . yang mengajukan penangguhan UMK tahun 2018 dan 2019 tidak lebih dari 10 perusahaan, khususnya industri tekstil dan garmen.

Perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK, harus sesuai KEPMEN 231/2003, antara lain harus ada kesepakatan dengan serikat pekerja/buruh, audit akuntan publik 2 tahun terakhir, rencana produksi 2 tahun kedepan, kesanggupan membayar selisih upah yang ditangguhkan secara rapel. Selanjutnya akan dibahas di pemprov untuk dinilai apakah layak atau tidak perusahaan tersebut direkomendasikan kepada Gubernur untuk diizinkan penangguhan pelaksanaan UMK atau tidak.

“Keputusannya ada di Gubernur mengenai penangguhannya, kalau diizinkan perusahaan tersebut membayar upah sesuai kesepakatan yang ditangguhkan atau minimal UMK tahun sebelumnya, kalau tidak diizinkan , perusahaan tersebut wajib melaksanakan UMK baru, kalau tidak dilaksanakan , sanksinya pidana sebagaimana pasal 90 jo 185 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Ditambahkan Roy , pengawasan pelaksanaan UMK ada di pengawas ketenagakerjaan,sedangkan fungsi serikat pekerja adalah memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,juga melakukan advokasi terhadap pekerja/buruh untuk mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.  (E-018) ***