Kaleidoskop Resesi Ekonomi 2019

5

AWAN mendung menyelimuti ekonomi global pada 2019 ini. Sejumlah negara masuk ke jurang resesi ekonomi.

Dalam ilmu ekonomi, negara bisa disebut resesi jika ekonominya sudah negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Turki misalnya, pertumbuhan ekonominya pada kuartal I 2019 tercatat minus 2,4 persen. Tren itu berlanjut hingga kuartal II 2019 yang minus 1,5 persen.

Turki memang memiliki masalah di pasar keuangan mereka sejak 2018. Mata uang lira sempat anjlok hingga 40 persen pada tahun lalu.

Krisis mata uang itu dipicu hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS) yang memburuk. Bukti nyata keretakan hubungan bisa terlihat dari ambisi Turki membeli sistem pertahanan Rusia dan kasus pendeta Andrew Brunson yang diadili di Turki atas tuduhan terorisme.

Keretakan hubungan tersebut sempat mendorong AS mengembargo Turki dengan menaikkan tarif impor baja Turki dari 25 persen menjadi 50 persen. Permasalahan tersebut juga membuat AS menghentikan negosiasi dagangnya dengan Turki.

Selain masalah tersebut, kekacauan ekonomi juga terjadi akibat banyak investor asing yang menarik dananya dari Turki lantaran ketidakpastian ekonomi di negara tersebut. Investor juga khawatir dengan sejumlah kebijakan yang diterbitkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Salah satu yang mereka khawatirkan, penurunan suku bunga acuan yang lebih rendah untuk mengatasi laju inflasi yang tinggi. Setelah Turki, giliran Meksiko yang terkena wabah resesi.

Ekonomi negara terjun bebas hingga minus 0,8 persen pada kuartal II 2019 dan kembali minus 0,3 persen pada kuartal III 2019.

Tak hanya dua negara tersebut. Hong Kong  yang selama ini terkenal sebagai salah satu pusat keuangan internasional juga tak luput dari badai resesi. Pertumbuhan ekonomi negara itu minus 0,4 persen pada kuartal II 2019.

Pertumbuhan makin parah pada kuartal III 2019. Pada kurun waktu tersebut pertumbuhan mereka minus 3,2 persen.

Setelahnya, ada Venezuela yang ekonominya sudah negatif sejak tahun lalu. Pada kuartal I 2019, ekonominya terkontraksi hingga 20,2 persen.

Krisis ekonomi di Venezuela bisa dibilang semakin parah. Jutaan warganya telah melarikan diri dalam beberapa tahun terakhir untuk menghindari upah rendah, rumah sakit yang rusak, dan kurangnya keamanan di negara itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat sebanyak 4 juta orang telah meninggalkan Venezuela karena krisis berkepanjangan di negara tersebut. Lembaga itu menyebut sekitar 700 ribu di antaranya meninggalkan Venezuela sejak akhir 2015.

Sementara, IMF memperkirakan inflasi di Venezuela dapat mencapai 200 ribu persen pada tahun ini. Diketahui, dulunya Venezuela adalah negara yang kaya dengan cadangan minyak terbesar di dunia.

Namun, ekonomi negara itu jatuh karena terjadi korupsi dalam dua dekade dan salah urus di bawah pemerintahan sosialis.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah negara yang berhasil selamat dari ancaman resesi. Salah satunya, Singapura.

Negeri Singa itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 persen pada kuartal III 2019. Angkanya lebih baik ketimbang kuartal sebelumnya yang hanya 0,2 persen.

Industri manufaktur di Singapura berhasil tumbuh lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Sebelumnya, ekonomi Singapura sempat terpukul akibat perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China.

Perang dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar itu membuat permintaan di global melemah. Alhasil, nilai ekspor Singapura ikut terpengaruh.

Selain Singapura, ekonomi di Inggris juga membaik. Padahal, negara itu sebelumnya sempat diprediksi masuk ke jurang resesi.

Ekonomi Inggris tumbuh 0,3 persen pada kuartal III 2019. Realisasi itu berbanding terbalik dengan periode sebelumnya yang minus 0,2 persen.

Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi Inggris secara tahunan sebenarnya masih melambat 1 persen. Sementara, secara bulanan justru masih minus 0,1 persen.

Dilansir dari berbagai sumber, Ekonom Senior Capital Economics Ruth Gregory mengatakan pertumbuhan ekonomi Inggris tahun ini menjadi yang terlemah sejak 2010 lalu. Perlambatan ini dipicu ketidakpastian keluarnya Inggris dari persekutuan Uni Eropa (Brexit) sejak 2016 lalu.

Sentimen itu membebani bisnis, investasi, dan produktivitas Inggris yang memang sudah terdampak perlambatan ekonomi dunia. Makanya, sektor manufaktur di Inggris juga bergerak stagnan selama kuartal III 2019.

Selanjutnya, pada kuartal III 2019 Jerman mencatatkan pertumbuhan ekonomi 0,1 persen secara kuartalan. Sementara secara tahunan tumbuh 0,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Jerman terutama ditopang oleh tingkat konsumsi rumah tangga dan pemerintah, ekspor, dan konstruksi. Namun, nilai investasi mesin dan peralatan justru merosot.

Potensi Resesi 2020

Meskipun ancaman resesi sudah mereda, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan ‘hantu’ tersebut masih menghantui ekonomi global tahun depan. Kondisi tersebut dipicu ketidakpastian politik di AS yang muncul akibat wacana pemakzulan Presiden AS Donald Trump oleh Dewan Perwakilan negara tersebut.

“Ketika tren AS belum ada kepastian sampai tahun depan, tentu potensi resesi ada,” ucap Yusuf.

Selain itu, perang dagang antara AS dan China yang belum selesai sepenuhnya juga masih menimbulkan ketidakpastian di global. Memang, kedua negara telah sepakat dengan perjanjian damai dagang fase pertama, tapi penandatanganan baru akan dilakukan awal Januari 2020 mendatang.

Yusuf menilai resesi bisa saja terjadi di AS karena masalah politik dan perang dagang. Selama masih ada ketidakpastian di global, kinerja perdagangan dan investasi sulit tumbuh.

Pertumbuhan AS sebenarnya menunjukkan perbaikan pada kuartal III 2019 sebesar 2,1 persen. Ini lebih baik dari kuartal II 2019 yang hanya 2 persen, tetapi tetap melambat dibandingkan kuartal I 2019 yang mencapai 3,1 persen.

Kendati membaik, situasi politik di AS dan perang dagang AS-China diprediksi membuat ekonomi Negeri Paman Sam memerah jika tak ada kemajuan yang signifikan.

“Potensi resesi itu ada di AS,” imbuhnya.

Selain AS, Yusuf menilai China juga bisa terkena resesi tahun depan jika persoalan perang dagang belum selesai sepenuhya. Masalahnya, AS merupakan salah satu mitra dagang terbesar China.

“Perjanjian perang dagang fase pertama katanya memang sudah tapi Trump ini kan labil bisa berubah-ubah. Ini bahaya. Kalau berubah lagi bisa pengaruh ke ekonomi China,” jelas Yusuf.

Apalagi, ekonomi China sepanjang tahun ini terus memburuk. Pada kuartal III 2019, ekonomi China hanya tumbuh 6 persen. Pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan kuartal I 2019 dan kuartal II 2019 yang masing-masing sebesar 6,4 persen dan 6,2 persen.

Sementara, Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus menyatakan potensi resesi di Indonesia tentu tak bisa dihilangkan jika AS dan China terkena ‘wabah’ tersebut. Maklum, AS dan China merupakan mitra dagang Indonesia.

Logikanya, kalau ekonomi AS dan China melambat, tentu ada penurunan permintaan dari dua negara itu yang akhirnya mempengaruhi nilai ekspor Indonesia. Apalagi, ekonomi domestik juga menunjukkan perlambatan sejak kuartal I hingga kuartal III 2019.

“Kalau di kuartal IV 2019 tidak membaik, maka 2020 ini berpotensi menimbulkan gejala resesi yang lebih tinggi. Perlambatan bisa semakin parah atau minus,” tutur Heri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019 sebesar 5,07 persen. Kemudian, kuartal II 2019 hanya 5,05 persen dan kuartal III 2019 cuma 5,02 persen.

“Kalau 2020 tidak ada upaya serius dari pemerintah, semua kebijakan sama saja sementara global semakin berkecamuk, bisa saja ekonomi Indonesia di bawah 5 persen,” jelas Heri.

Sementara, Heri menyatakan penyerapan tenaga kerja akan terganggu jika ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4 persen. Bila demikian, masyarakat sulit mencari pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan meningkat.

“Ekonomi jadi kian sulit, karena mempengaruhi konsumsi. Pendapatan turun, konsumsi turun. Ada ancaman daya beli,” ujarnya.

Heri bilang rancangan undang-undang (ruu) mengenai omnibus law sejatinya bisa membantu Indonesia keluar dari ancaman resesi karena akan mendorong investasi di dalam negeri. Namun, beleid itu masih harus menunggu restu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu.

“Sambil menunggu pemerintah bisa fokus jaga konsumsi masyarakat untuk menopang pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Diketahui, ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan komposisi sebesar 56,52 persen. Kemudian, investasi menyumbang sebesar 32,32 persen, konsumsi pemerintah 8,36 persen, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) 1,25 persen, ekspor barang dan jasa 18,75 persen, dikurangi impor barang dan jasa 18,81 persen, dan bahan inventori 1,52 persen. (C-003/Agt)***