Bupati : Pelajaran Berharga Terkait Pejabat Disdik Yang Terkena OTT

25

BISNIS BANDUNG – Menyikapi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa oknum pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengaku dirinya sudah seringkali mengingatkan kepada  seluruh jajarannya untuk memahami semua alur hukum dalam melakukan pelayanan publik agar tidak menabrak lampu merah.

“Pengawasan secara berjenjang pun kita lakukan, kepala dinas harus mengawasi sekretaris dan kabidnya. Kemudian mereka pun harus mengawasi kepala seksi hingga stafnya. Hari ini saya kumpulkan kembali seluruh kepala dinas, agar mereka lebih meningkatkan lagi pengawasan berjenjang pada bawahannya agar kejadian ini tidak berulang,” ucap Bupati Dadang Naser , baru baru ini usai menggelar rapat koordinasi internal di rumah jabatannya, di Soreang.  OTT oleh Saber Pungli  terhadap oknum pejabat Disdik dilakukan saat kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), pekan lalu.

Jika memang terbukti melanggar hukum, Dadang Naser mengatakan, walau pihaknya masih menganut asas praduga tidak bersalah. Melalui Bagian Hukum dan Tim Saber Pungli Kabupaten Bandung, Bupati menegaskan, pihaknya  terus melakukan koordinasi sampai ada keputusan dari pengadilan yang memiliki hukum tetap.

Dadang mengatakan,  saat ini situasi pelayanan publik di Kabupaten Bandung dalam situasi kondusif. Tapi  ada iuran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menurut sisi hukum aparatur dari Saber Pungli Jabar bahwa itu salah. “Kebijakan saya selama ini sangat tegas, ketika melayani publik, tidak boleh melakukan pungutan liar, memperkaya diri sendiri atau mencari uang dengan cara melawan hukum,”ungkap Dadang.

Ia mengapresiasi langkah Tim Saber Pungli Jabar dalam menindaklanjuti informasi masyarakat yang menilai sesuatu yang dianggap salah. Untuk penanganannya,lanjut Dadang , ia serahkan sepenuhnya, pada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Saya juga mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bandung untuk menjadikan kasus OTT ini sebagai pelajaran berharga, bekerja dan bertindaklah sesuai aturan yang ada. Mari kita jaga kepercayaan publik,” ujar Dadang menambahkan. (B.003) ***.