Jalan Tol Pungut Rp 3.000 Disidak Komisi C DPRD Kota Bandung

505

BISNIS BANDUNG – Jalan tol liar yang beroperasi di kawasan Jalan Citra Green Dago, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, ditinjau anggota komisi C DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi.

Jalan tol liar tersebut merupakan akses menuju kawasan Punclut, juga pemukiman warga yang beroperasi sejak Agustus 2019.  Jalan berbayar  yang berada di daerah lintasan pemukiman elite ini hanya memungut biaya  dari kendaraan roda empat sebesar Rp 3.000, sementara sepeda motor  digratiskan.

Terkait tol liar teresebut , Komisi C DPRD Kota Bandung , pekan lalu  melakukan inspeksi mendadak ke tempat tersebut, karena pungutan itu diduga sebagai  pungutan liar kepada para pengendara mobil yang melintas.

 “Dewan menilai, praktik jalan berbayar ini harus dievaluasi dinas terkait,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi.

Ditegaskan Yudi , penerapan jalan berbayar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebab izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, hanya untuk parkir  umum.

Dikemukakan Yudi , pihaknya meminta kegiatan tersebut segera dihentikan, serta diberikan peringatan, lantaran izin yang dikeluarkan tidak sesuai peruntukannya.

“Kalau masuk ke zona kawasan parkir, kemudian dipungut biaya itu  oke. Tapi kalau cuma lewat saja itu enggak boleh, maka kami sebut istilah tol Dago karena dipungut biaya,”ujar Yudi.

Baca juga: Gubernur Usulkan Gratiskan Jalan Tol Saat Musim Mudik

Oleh karena itu, lanjut Yudi , dewan meminta kepada dinas terkait untuk memberikan peringatan terhadap pihak yang melakukan pungutan. Apalagi, saat menarik tarif, pengelola tidak memberikan karcis.

“ Kita mempertanyakan hasil pungutan kemana larinya,” ungkap Yudi , baru-baru ini.

Bila pungutan itu masih tetap berjalan , pihaknya akan meminta dinas terkait untuk melakukan penyegelan. Meski ada izinnya , tapi pungutan itu mencuatkan masalah bagi masyarakat umum pengguna jalan yang melintas jalan tersebut .

“Kami minta supaya disegel. Ini termasuk pungli. Kita harus ikut aturan. Pelanggaran jangan dibiarkan,” ujar Yudi menambahkan . (B-003) ***