36 Ribu Honorer di Jabar Bisa Seleksi Jadi Pegawai

276

BISNIS BANDUNG-   Saat ini ada   36 ribu tenaga honorer di Jawa Barat yang belum jelas nasibnya. Oleh sebab itu diberikan  kesempatan  untuk mengikuti seleksi Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Memang nenurut  peraturan tidak ada lagi tenaga kontrak (honorer), tapi mereka dialihkan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi PPPK itu,” ungkap Kabid Mutasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Jabar, Tulus Arifin pada  Jabar Opunya Informnasi (Japri)  di Gedung Sate, Kamis (23/1/2020).

Menurut Tulus, pihaknya masih menunggu peraturan dari pusat, terkait hal tersebut. Diakuinya bahwa setiap pegawai PPPK, dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

“Kita sangat bergantung pada Peraturan Presiden karena PPPK ini, SK-nya bukan dari kami. Tapi sama seperti PNS, dari BKN. Maka kami masih menunggu sampai saat ini, tapi data-data tidak hilang,” tuturnya.

Tulus menjelaskan, bahwa pengelompokan non-pns berdasarkan datanya ada tiga, yakni kontrak perorangan, outsourcing dan tenaga harian lepas.

Terkait guru honorer, lanjutnya, untuk para guru honorer sendiri ada yang terdaftar di BKD Jabar dan ada yang hanya dilingkungan sekolahnya sendiri.  Jumlah tenaga honorer di lapangan cukup banyak, namun pengadaan tenaga pendidik dari PNS masih kurang, terlebih dengan adanya moratorium CPNS dalam beberapa waktu terakhir.

“Peraturan yang sudah disampaikan dan dalam rapat di DPR memang demikian. Kita tenaga kontrak pada 2023 selesai semua, ke depannya PNS 30 persen, 70 persen P3K. Kalau mau hitung-hitungan lagi, Jabar belum sampai. Kami tergantung Menpan,” ujarnya.

Rencananya pembukaan untuk pendaftaran P3K ini akan digelar pertengahan 2020. Kementerian sendiri yang akan menentukan kebutuhan P3K per daerahnya.

Para tenaga honorer yang kini masih ada akan diberi kesempatan mengikuti tes tersebut.

“Belum keluar perpres yang menjelaskan masalah berapa gaji dan tata cara selanjutnya. Dan memang kinerja mereka setiap tahun dievaluasi mau perpanjang atau tidak. Kita sangat tergantung perpres karena P3K ini SK-nya seperti CPNS, dari BKN. Kami hanya bisa menunggu sekarang,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk mengatur pengadaan P3K di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan, mengatakan bahwa sampai 2019  tercatat ada sekitar 36 ribu tenaga honorer  atau kontrak, tenaga lepas harian, atau tenaga dengan kerjasama pihak ketiga, di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

Kemudian berproses sampai 2023, katanya, rencananya di Pemprov Jabar hanya akan ada pegawai berstatus PNS dan P3K. Berdasarkan rapat di DPR RI, katanya, status pegawai ini dengan komposisi 30 persen PNS dan 70 persen P3K.

Baca juga: Tuntut Pengangkatan Jadi PNS, Guru Honorer Gelar Aksi Demo

“P3K itu masih terkatung-katung ya memang cukup lama, sampai sekarang Perpres belum keluar. Karena mereka akan sangat banyak dibutuhkan, kami harap ini bisa cepat beres,” kata Tulus.

Ia  mengatakan tenaga honorer atau siapapun yang mendaftar menjadi P3K ini akan menjalani tes dari pemerintah pusat. Persyaratan utama bagi pendaftar, di antaranya adalah berusia maksimal setahun sebelum masa pensiun.

Selama ini, katanya, tenaga pendidik guru honorer banyak yang dikelola oleh sekolah tempatnya bekerja masing-masing. Faktanya, jumlahnya cukup banyak dengan berbagai jenis perjanjian kerja.

“Satu sisi, dengan adanya moratorium PNS ini, pengadaan PNS guru cukup lama, dan jumlah anak didiknya berapa, sudah jelas, dan ini memang kenyaataannya kita petakan, terjadi kekurangan guru,” katanya. (B-002)***