PEMPROV JABAR Tunggu PERPRES Untuk Hapuskan Tenaga Kerja Honorer

126

Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu peraturan Presiden, terkait penghapusan tenaga kerja honorer. Menurut Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Jabar, Tulus Arifan, di Jabar, formasi PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diatur dalam peraturan presiden tersebut, kemungkinan akan turun pada Juli 2020. 

Ditemui usai kegiatan Jabar punya informasi di area Gedung Sate Bandung, Kamis siang, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jabar, Tulus Arifan menyatakan, berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2018 tentang managemen pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K, tidak akan ada lagi tenaga kerja kontrak atau honorer. Mereka diarahkan untuk mengikuti seleksi P3K. Setidaknya 36 ribuan tenaga kerja kontrak Pemprov Jabar pun diarahkan untuk mengikuti seleksi tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu peraturan Presiden untuk penghapusan Tenaga Kerja Kontrak atau TKK. Penghapusan TKK harus selesai pada 2023. Sedangkan formasi 30% PNS dan 70% P3K di Pemprov Jabar kemungkinan akan dikeluarkan pada Juli 2020.

Tulus menambahkan, setiap tahun tenaga kerja yang menjadi P3K akan dievaluasi. Mereka pun sama seperti PNS yaitu dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional. Meski begitu, menurut Tulus, banyak tenaga kerja kontrak yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti guru honorer yang masih menjadi dilema, karena SKnya tidak dikeluarkan BKD.

Sementara itu, Pemprov Jabar pun akan menyelenggarakan tes CPNS pada 29 Januari hingga 8 Februari 2020. Setidaknya ada 37.985 orang yang akan mengikuti tes tersebut, dengan memperebutkan 1.934tempat di Pemprov Jabar. Pada tes yang bersifat gratis tersebut, ada 48 formasi yang disediakan bagi disabilitas, namun baru ada 21 yang diikuti disabilitas.

Budi Hartati, Bandung Tv.