Krisis Wabah Virus Corona Pemerintah Agar Kaji Penggunaan Naker China

25

BISNIS BANDUNG – Anggota Ombudsman RI , RI Alvin Lie mengemukakan, meski belum ada data signifikan mengenai warga negara Indonesia yang terjangkit wabah virus corona, pemerintah perlu berancang-ancang menyiapkan crisis center, mengingat mobilisasi manusia dari China ke Indonesia atau sebaliknya cukup tinggi.

Alvin Lie mengatakan, berdasarkan data statistik jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Indonesia mencapai 32.209 jiwa pada tahun 2018 dengan ciri khas terkonsentrasi pada wilayah-wilayah proyek maupun perkantoran perusahaan multinasional asal China.

Beberapa data The World Bank dan BPS menyebutkan dari 9 juta Tenaga Kerja  Indonesia di luar negeri, sekitar 10% di antaranya atau lebih kurang 900.000 jiwa berada di China. Ombudsman mengapresiasi upaya “screening” lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah.  Ombudsman memandang hal serupa itu perlu dilakukan . Selain melakukan  komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus menghubungi, jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona.

Ombudsman meminta pemerintah agar mengkaji ulang kesepakatan-kesepakatan investasi yang mensyaratkan penggunaan tenaga kerja asing asal China dan menyiapkan skema mitigasi. Ini penting untuk mengantisipasi risiko meluasnya wabah virus corona di area-area proyek investasi asal China dan mengurangi dampak ekonomis akibat terganggunya aktivitas investasi.

Kemudian mengidentifikasi dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia yang berada di China, baik pekerja migran, pelajar dan lainnya maupun di wilayah negara lain yang terindikasi terkena serangan (suspected country).

Segera menyesuaikan standar pelayanan, termasuk terhadap BPJS untuk memastikan pasien terjangkit wabah tetap dapat terlayani.

Melakukan pemutakhiran berkala dan mempublikasikan perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan, terutama di area-area rawan agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenangan bagi publik.

Alvin menambahkan, Ombudsman memandang Pusat Komunikasi Krisis perlu segera disiapkan karena publik perlu dan penting untuk mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat/hoax. Informasi publik agar dikelola sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas. (E-018)***