Keberatan Kemenperin Atas ODOL Mungkin Didorong Produsen Industri

69

BISNIS BANDUNG — Guru Besar ITB, Togar Simatupang mengatakan,  kebijakan tanpa Over Dimensi Overload (ODOL) merupakan amanat Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk turunannya, yakni Inpres 4 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 134/2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta Penegakan Hukum Terhadap Over Dimensi Overload (ODOL). Sementara permintaan Kemenperin kemungkinan besar masukan dari para asosiasi produsen industri yang membutuhkan angkutan bahan baku atau produk jadi yang memiliki kapasitas muat lebih banyak.

Dikemukakan Togar Simatupang, ada perbedaan sudut pandang tentang pengaruh kepatuhan kendaraan tanpa ODOL terhadap daya saing. Kemenperin menilai pelaksanaan aturan tanpa ODOL akan melemahkan daya saing, meningkatnya jumlah truk serta meningkatnya emisi karbon dan kerusakan jalan. Di lain sisi, Kemenhub memandang aspek keselamatan,   tanpa ODOL justru akan meningkatkan daya saing karena lebih efisien, lebih ramah lingkungan dan murah biaya perawatan,selain mengurangi kemacetan, dan kerusakan jalan. “Manfaat ODOL terutama adalah jaminan keselamatan, mengurangi kerusakan jalan, mengurangi kemacetan, menghemat bahan bakar, menghemat biaya perawatan dan mendorong pihak-pihak untuk bekerjasama meningkatkan utilitas kendaraan,” paparnya kepada BB, baru-baru ini di Bandung menjawab pertanyaan adanya kebijakan Kemenhub atas truk yang mengangkut barang melebihi kapasitas muatan.                                  

Menurut Togar , kebijakan tanpa ODOL di jalan tol dan penyebrangan akan diberlakukan pada tahun 2020. Kemudian di jalan provinsi pada tahun 2021. Sementara permintaan Kemenperin diakomodir dengan diundurkannya penerapan aturan tanpa ODOL pada tahun 2022. Dikemukakan Togar , situasi di lapangan atas truk pengangkut barang sangat memprihatinkan. Beberapa data berdasarkan analisa terhadap tujuh jembatan timbang yang ada di Indonesia pada 2018, diketahui sebanyak 75% menunjukan perilaku operator yang menimbulkan pelanggaran over loading, bahkan 25% di antaranya adalah pelanggaran yang muatannya melebihi 100% . Kerugian negara akibat jalan rusak nilainya mencapai Rp 43 triliun

Kemampuan rem turun

”Di negara ASEAN, hanya Indonesia yang persoalan ODOL belum selesai. Kita mungkin masih ingat kecelakaan maut yang terjadi di Tol Cipularang Km 91 pada 2 September 2019 lalu. Dari segi teknis dua-duanya aman, bukan karena rem blong. Tapi lebih ke overload, sehingga kemampuan rem pembawa muatan barang jadi menurun karena beban yang diangkut melebihi kapasitas maksimal dan rem tidak mampu menahan kapasitas muatan yang dibawa,” ungkap Togar Simatupang memberi contoh kendaraan yang overload yang remnya tidak mampu menahan muatan berlebih.

Togar Simatupang yang juga Rektor Institute Tekhnologi DEL ini menyebut, aturan/kebijakan ODOL, belum ideal . Di antaranya karena terbentur alat pengawasan yang menyebabkan kesulitan dalam penertiban. Juga menurutnya, sejauh ini masih banyak operator angkutan atau transporter yang tidak patuh . Ketidakpatuhan truk tanpa ODOL menyebabkan perang harga (ongkos angkut ) tidak sehat . Diperparah dengan  banyak industri yang mempunyai sertifikasi ISO tetapi tidak patuh pada aspek keselamatan.

Dijelaskan, dalam aplikasinya aturan tanpa ODOL harus ada penyeragaman peraturan di daerah yang disebut dengan ratifikasi oleh dinas di Provinsi maupun di kabupaten/kota. Pengawasan harus menggunakan teknologi digital sehingga terjadi kesamaan informasi, selain penindakan bisa dilakukan secara transparan. Mengenai permintaan Kemenperin yang sampai tahun 2022, dijelaskan Togar  , ada klausul tentang ijin dimensi dan beban berlebih sesuai dengan karakteristik industri dan harus layak teknis plus membayar asuransi dan kompensasi kerusakan jalan. “Melihat aplikasi aturan tersebut apakah sudah efektif. Belum efektif karena ada ketidak seragam peraturan daerah, kondisi jalan yang berbeda-beda dan cara penindakan yang tidak transparan,”ujar Tigor menambahkan. (E-018)***