Truk Wajib Penuhi Aturan Muatan

337

Truk yang pengoperasiannya Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) memiliki banyak potensi kerugian diantaranya, penurunan kecepatan yang mengakibatkan kemacetan, penurunan umur jalan yang berakibat kerusakan dini jalan, kerugian anggaran pemeliharaan jalan, dan kerusakan jalan yang berpotensi meningkatkan terjadinya kecelakaan.

Kebijakan pemerintah menghilangkan truk obesitas atau over dimension and overload (ODOL) dari jalan tol maupun non tol tetap harus dilakukan, tetapi secara bertahap dan berjenjang.

Selain itu pemerintah harus bisa mengambil langkah bijak untuk menjaga keseimbangan ekosistem angkutan barang. Terlebih selama ini pelaku industri sudah terbiasa dengan muatan berlebih.

Kebijakan menghilangkan ODOL, sebagai salah satu penerapan standar laik jalan bagi angkutan barang yang fokus utamanya pada keselamatan, efisiensi biaya perawatan jalan, serta tertib berlalu lintas.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Herry Antasari mengatakan peran untuk memastikan kelayakan truk angkutan barang yang melaju di jalanan sudah diatur dalam Inpres 4 tahun 2013. Di sana dijelaskan masing-masing kewenangan instansi terkait untuk memastikan truk melaku sesuai aturan.

“Kewenangan penimbangan ada di Kementrian Perhubungan, untuk uji KIR kelayakan kendaraan atas hal-hal teknis kendaraan di Dishub kabupaten/kota. Dishub Jabar melakukan pembinaan melalui penguji kendaraan bermotor,”ujar, Herry.

Sementara itu, pihak kepolisian bertanggungjawab atas penegakkan hukum bagi para kendaraan pelanggar. Herry mengatakan, dalam menjalankan perannya, Dishub Jabar senantiasa memastikan setiap Dishub kota/kabupaten melakukan uji KIR terhadap kendaraan secara berkala. Uji KIR selalu rutin dilaksanakan setiap enam bulan sekali.

Untuk itu, agar ke depannya angka kecelakaan akibat pelanggaran aturan berkendara, termasuk jumlah muatan truk, Herry mengatakan perusahaan harus dapat memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam sejumlah aturan. Misalnya dengan memastikan truk yang beroperasi tidak melanggar jumlah berat yang diizinkan (JBI), hingga mentaati Peraturan Menteri Perhubungan No.134/2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan serta serta Penegakan Hukum Terhadap Over Dimensi Overload (ODOL).

“Untuk perusahaan itu kami bentuknya sudah bukan menghimbau, tapi sudah ada kewajiban-kewajiban dalam regulasi yang memang harus dipatuhi,” jelasnya. Upaya pengurangan angka kecelakaan akibat truk kelebihan muatan saat ini juga tengah dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pihaknya meminta badan usaha jalan tol (BUJT) untuk memasang alat pendeteksi truk yang kelebihan muatan dan dimensi. (E-002)***