417 Penambang Ilegal Bukan Lagi Domain Pemdaprov Jawa Barat

31

BISNIS BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi  Jawa Barat  hingga kini mencatat 417 penambang tidak berizin atau ilegal di lahan seluas 448 hektare  tersebar hampir di semua kabupaten/kota.  Mereka  yang ilegal itu tidak bisa ditindak, lantaran  berada di ranah  pidana, sehingga  bukan lagi domain pemerintah daerah.

Hal itu mengemuka  dalam temu wartawan  yang dikemas dengan  acara Jabar Punya Informasi (Japri)  bertajuk “Industri Tambang di Jawa Barat,”   Kamis (6/2) di Gedung Sate Bandung.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  Setda Jabar, Eddy I M Nasution mengatakan, dalam aturan  tambang ada sanksi kalau aktivitas tambang tak berizin. Bahkan, sanksinya pidana.

Tambang yang sudah berizin pun, kalau lalai melakukan kegiatan, sanksinya administratif. Yakni, bisa peringatan, penghentian sementara dan di cabut izinnya. Kalau tak berizin sanksinya jelas.

Langkah-langkah Pemprov Jabar, dalam melakukan pengawasan aktivitas yang berizin pun  menurunkan inspektur yang ada di Dinas ESDM. Kalau ada yang tidak benar, akan diambil berbagai langkah. ” Ada tahapan-tahapan juga di Satpol PP perannya lebih besar dalam memantau mana yang  sesuai untuk pertambangan dan tidak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang  Pertrambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar, Tubagus Nugraha mengungkapkan, tingginya aktivitas tambang karena industri semen saat ini banyak di Jabar sehingga harus ada bahan bakunya. Banyak daerah yang punya bahan bakunya.

“Industri tambang pesat karen ada permintaan. Hal ini terjadi karena tumbuhnya infrastruktur, tapi yang terpenting bagaimana tata kelola  berjalan baik,” katanya.
Tubagus Nugraha menjelaskan  pihaknya terus berupaya menertibkan perusahaan tambang. Namun, untuk tambang ilegal   Pemdaprov  tak bisa masuk ke ranah  itu lantaran sudah domain pidana, yaitu kewenangannya  ada di aparat penegak hukum.
Diketahui,  tambang tak berizin tersebut paling banyak terjadi di Subang. Luasnya, mencapai 63,75 hektare. Yakni, di daerah Jalan Cagak, Cijambe, Kasomalang, Cipeundey dan Kalijati. Daerah yang kedua paling banyak tambang tak berizin, adalah Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya masing-masing seluas 50 ha. Ketiga, Kabupaten Sukabumi seluas 47,6 ha.
“Daerah lainnya ada di Majalengka seluas 37,46 ha, Indramayu seluas 23,5 ha, Kabupaten Bandung 21,5 ha dan lain-lain,” ucap Nugraha.

Dinas ESDM  Jabar sudah menindak lanjuti hal tersebut karena memang ada mekanisme yang bisa diurai. Yakni, pembinaan dan edukasi untuk mengurus izinnya. Walaupun memang prosea perizinan agak susah, tapi tetap harus ditempuh.

“Permohonan izin tambang  batasannya minimal 5 ha. Nah kalau tambang 1 ha  tidak  ada mekanisme yang mengatur kecuali di gabungkan,” katanya.

Saat ini, kata dia, jumlah izin pertambangan di Jabar ada 514 izin. Yakni, terdiri dari 352 izin usaha pertambangan, 100 tahapan eksplorasi dan 162 izin usaha pertambangan khusus.

Menurut Kepala Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   (DPMPTSP) Prov Jabar, Dodin Rusmin Nuryadin, izin 19 sektor pertambangan ada 19 sektor.

Pihaknya, terus berupaya memberikan kemudahan persoalan perizinan termasuk pertambangan. Persyaratannya, berjenjang, di beri waktu 60 hari untuk dikaji dan divisitasi layak atau tidaknya sampai izin akan ditetapkan.

“Kami ada pengendalian untuk pengawasan. Persyaratan, lebih banyak kewajibannya ini untuk minimalisir dampak lingkungan,” katanya. (B-002)***