5 Alasan Buruh Kenapa Lakukan Unjuk Rasa

33
5 Alasan Buruh Kenapa Lakukan Unjuk Rasa

BISNIS BANDUNG– Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  (DPD KSPSI)  Jabar, Roy Jinto Ferianto menyatakan alasan mengapa  buruh  terus  melakukan unjuk rasa.

Pertama, alasan penolakan gugatan Apindo  Jabar  pembatalan SK UMK Tahun 2020. Mestinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung harus menolak Gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, dengan tuntutan pembatalan Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/kota – SK UMK tahun 2020, karena SK UMK Tahun 2020 yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Kedua, alasan pencabutan huruf D Diktum ketujuh SK UMK Tahun 2020. PTUN Bandung harus mencabut huruf D Diktum Ketujuh SK UMK Tahun 2020, karena huruf D diktum ketujuh tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 90 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.

Ketiga, alasan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ini penting karena  korupsi merupakan penghambat investasi yang utama di Indonesia. Merujuk kepada hasil Survei Word Economic Forum kepada pelaku bisnis, bukan masalah ketenagakerjaan, Omnibus Law hanya kepentingan kaum pemodal dengan mengorbankan pekerja/buruh, Omnibus Law RUU Cilaka, bukan untuk mensejaterahkan buruh akan tetapi akan memiskinkan kaum buruh secara sistimatis dengan mendegradasi hak-hak buruh untuk kepentingan para kapiltalis, menyerahkan persoalan hubungan industrial hak dan kewajiban buruh dan pengusaha kepada mekanisme pasar (liberal), menghilangkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya dalam memberikan perlindungan, penghidupan yang layak, penghasilan yang layak. RUU Cilaka  ini juga memberikan setralisasi kekuasaan kepada Pemerintah Pusat yang pada akhirnya menghapus kewenangan otonomi daerah yang merupakan salah satu tujuan reformasi

Keempat adalah alasan tuntutan penerbitan SK UMSK Tahun 2020 Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah beberapa kali melakukan Rapat Pleno membahas Rekomendasi usulan UMSK Tahun 2020 Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, dan telah dibuatkan Berita Acara oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat untuk diterbitkan SK UMSK Tahun 2020 Kab/Kota tersebut.

Namun sampai saat ini Gubernur Jawa Barat tidak juga menerbitkan SK UMSK, hal ini membuat keresahan kaum buruh khususnya di kab/kota tersebut karena selama ini upah minimum buruhnya berdasarkan UMSK, sehingga sebelum adanya SK UMSK Tahun 2020 maka terhitung sejak Januari 2020 sebagaian besar buruh diwilayah tersebut belum menerima kenaikkan upah, tidak ada alasan bagi Gubernur Jawa Barat tidak menerbitkan SK UMSK karena pada dasarnya usulan UMSK Kab/Kota tersebut pada umumnya didasarkan pada kesepakatan Serikat Pekerja/Buruh dengan Apindo di Kab/Kota dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima, alasan penokan UU Tapera  sangat memberatkan kaum pekerja/buruh dengan beban iuran 2,5% dari upah buruh dan beban pengusaha hanya 0,5%, disamping itu selama ini untuk perumahan buruh telah dicover dalam program Jamsostek melalui Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) yang selama ini sudah berjalan bahkan ada program pinjaman renovasi rumah bagi buruh di program Jamsostek, yakni  buruh tidak dipotong iuran perumahan oleh Jamsostek.

Sedangkan dalam UU Tapera  setiap pekerja/buruh upahnya wajib dipotong iuran 2,5% sedangkan program perumahaan hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang belum punya rumah.

“Pemerintah  bisanya membebani dan mengorbankan buruh saja, pemerintah harusnya mensejaterahkan rakyatnya bukan malah sebaliknya; saat pembahasan UU Tapera buruh tidak pernah dilibatkan.  UU Tapera  tidak ada keterwakilan baik dari pekerja maupun pengusaha sebagai pengawasan seperti BPJS, sehingga pengeloaannya tidak akan terkontro atau terawasi baik oleh pekerja maupun pengusaha, ” ujarnya kepada Bisnis Bandung, pekan ini.(E-018)***