500 Ribu Buruh Industri Alas Kaki Korban PHK 

296
500 Ribu Buruh Industri Alas Kaki Korban PHK

BISNIS BANDUNG— Pembatasan sosial berskala besar atau Lockdown di sejumlah negara hingga Juni 2020  mulai dibuka kembali, tetapi realitasnya PSBB belum mampu menggerakkan retail untuk kemudian mendorong industri pengolahan dapat bergerak.

Tercatat pada medio Maret-Juni 2020 tenaga kerja pada industri alas kaki yang tidak diperpanjang kontraknya, dirumahkan dan  terkena PHK karena dampak ekonomi Pandemi Covid-19 bisa mencapai 400 sampai dengan 500 ribu buruh.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprindo), Firman Bakri A., S.H mengemukakan, dampak pandemi Covid-19 adalah tidak adanya pasar, sehingga berdampak pada utilitas di industri. Merosotnya utilitas karena dipengaruhi pasar yang lesu yang berdampak pada minimnya pemasukan, tetapi di sisi lainnya industri sudah terlanjur memiliki karyawan.

Dampak Covid-19 yang sangat luar biasa, sangat diharapkan pemerintah bisa berkontribusi dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan karyawan korban Covid. Misalnya melalui program kartu pra kerja dan bantuan sosial lainnya, karenanya masyarakat dan buruh harus aktif untuk mengawasi program pemerintah supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tepat sasaran.

Selama beberapa bulan ke belakang dan beberapa bulan ke depan perusahaan harus menghadapi kenyataan bahwa pasar mengalami penyusutan. Sehingga perusahaan harus menanggung gaji karyawan dengan pemasukan yang sangat minim, namun tentunya kemampuan perusahaan ada batasnya.

Apalagi untuk industri padat karya yang cost tenaga kerja bisa mencapai 30% dari total cost perusahaan. Sementara dampak Covid sudah dirasakan oleh perusahaan sejak bulan Januari 2020.

Permasalahan bukan pada faktor produksi, tetapi murni pada faktor pasar yang belum bergerak, sehingga order terganggu dan karenanya produksi kemudian terganggu.  Secara keseluruhan utilitas industri pada bulan Juni 2020 hanya sebesar 32%. Stok masih melimpah karena barang-barang untuk pasar Ramdahan/Lebaran dan Back to School yang tidak terserap.

Firman menegaskan, bansos untuk tenaga kerja yang kena PHK/dirumahkan akibat mewabahnya covid, bersifat personal dan merupakan kebijakan publik, perusahaan maupun asosiasi tidak bisa masuk dalam wilayah itu. Namun tentunya dari asosiasi secara berkala telah melaporkan perkembangan kondisi industri akibat dampak ekonomi dari Covid-19.

“Diharapkan melalui komunikasi secara intensif tersebut, akan mendorong kebijakan permerintah untuk menjaga daya beli masyarakat untuk minimal dapat bertahan hidup sampai kondisi bisa normal kembali,” pungkasnya kepada Bisnis Bandung pekan ini.(E-018)***