70% Insentif Nakes Disunat Tanpa Seizin Penerima KPK : Nakes Berjibaku Menangani Covid 19

15

BISNIS BANDUNG –  Tenaga kerja kesehatan mengeluhkan pemotongan insentif yang harus diterimanya dipotong sampai 70% oleh Rumah Sakit tanpa seizinnya. Uang yang dipotong dari insentif nakes konon diberikan kepada tenaga kerja lain dilingkungan RS dengan alasan tenaga kerja tersebut banyak membantu Nakes , seperti petugas kebersihan.

Informasi  pemotongan uang insentif tenaga kesehatan sampai juga  ke KPK . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi mengenai manajemen rumah sakit (RS) memotong insentif tenaga kesehatan (nakes) antara  50% hingga 70%. Terkait hal itu  KPK mengimbau manajemen RS atau pihak terkait agar tidak memotong insentif tenaga kesehatan yang berjibaku mengatasi pandemi corona.

“Pemotongan oleh pihak manajemen , kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, belum lama ini. Insentif Tenaga Kesehatan  untuk tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 yang ditandatangani mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 27 April 2020. Nilai insentif  bagi dokter spesialis sebesar Rp 15 juta, dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta. Kemudian, bidan dan perawat Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya sebesar Rp 5 juta/orang per-bulan. Sementara untuk santunan kematian Rp 300 juta/orang.

Selain itu KPK juga menemukan permasalahan ini setelah melakukan kajian cepat terkait penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan pada Maret hingga akhir Juni 2020. Dalam kajian itu, KPK menemukan potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui bantuan operasional kesehatan (BOK) dan belanja tidak terduga (BTT). Proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terakhir, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan. KPK merekomendasikan perbaikan berupa pengajuan insentif nakes pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT), pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten/kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah,  pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes. Kemenkes telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani Covid-19.

Baca Juga :   JD Kembangkan Kendaraan Pengantar Otomatis

“KPK meminta inspektorat dan dinas kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes,” ujar dia. KPK mengingatkan insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada nakes yang menangani Covid-19. Banyak tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kelelahan mental atau burnout atau kelelahan mental di masa pandemi virus corona Covid-19. Berdasarkan penelitian Departemen Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), sebanyak 82% tenaga kesehatan mengalami burnout tingkat sedang. Penyebabnya, beban sistem layanan kesehatan yang besar pada saat ini. Seiring peningkatan jumlah kasus Covid-19, banyak pasien penderita corona yang harus dirawat di rumah sakit. Departemen Ilmu Kedokteran FKUI melakukan penelitian sejak Februari – Agustus 2020. Pengumpulan data dilakukan pada Juni-Agustus 2020 dengan total responden 1.461 tenaga kesehatan di seluruh provinsi Indonesia.  (B-003) ***