75 Pegawai KPK Yang Dinonaktifkan Sempat Menandatangani Petisi Menolak Ketua KPK Firli Bahuri

2

BISNIS BANDUNG – Tim kuasa hukum 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan, Asfinawati mengungkap lima dugaan pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi PNS. Selain lima poin tersebut, Asfi juga mengendus dugaan pembungkaman kebebasan berpendapat. Sebab menurut dia, 75 pegawai itu dikenal vokal dan kritis terhadap pimpinan dan sempat menandatangani petisi menolak Ketua KPK Firli Bahuri karena dinilai melangggar etik. Jumlah itu menurut Asfi masih lebih sedikit dibanding versi Komnas HAM.

“Pertanyaan yang sudah beredar di media itu sebetulnya terkait dengan pikiran, dan pikiran itu dalam hak asasi manusia tak bisa dibatasi sama sekali,” kata Asfi usai menyerahkan laporan dugaan pelanggaran HAM TWK KPK ke kantor Komnas HAM awal pekan ini.

Menurut  Asfi, dugaan pertama adalah dugaan pelanggaran di balik pembatasan yang termuat dalam TWK.

Kedua, perlakuan adil dalam hubungan kerja. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu menyebut, ada perlakuan tak adil terhadap sesama peserta TWK yang mendapat soal yang sama, namun mendapat hasil yang berbeda.

“Kita tahu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan tendensius yang sama juga dijawab oleh pegawai yang lain, tapi mereka lulus, yang ini enggak lulus,” ucap Asfi.

Ketiga, pelanggaran terhadap serikat berkumpul. Menurut Asfi, wadah pegawai KPK –organisasi internal para pegawai lembaga antirasuah, telah menjadi target sejak revisi UU KPK 2019.

Meski hasil revisi tak mengatur soal TWK, namun menurut  Asfi, nyaris semua pegawai di WP KPK dinyatakan tak lulus. Mereka terutama para pengurus harian, seperti ketua, wakil ketua, maupun sekjen.

Keempat, pelanggaran terhadap pembela HAM Novel Baswedan. Laporan Komnas HAM menyebut Novel sebagai pembela dalam kasus penyiraman air keras 2017.

Baca Juga :   Taman Ade Irma Suryani Bogor Berubah Fungsi Jadi RTH

Kelima, adalah  diskriminasi terhadap perempuan. Menurut Asfi, sejumlah pertanyaan dalam TWK mengandung unsur pelecehan seksual terhadap perempuan. Bahkan ada pegawai perempuan menangis usai mengikuti tes akibat pertanyaan tersebut.

Menurut dia, pertanyaan itu bertentangan dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1984 yang ikut diratifikasi Indonesia.

“Ada pegawai perempuan KPK yang sampai menangis di dalam tes itu, karena dikejar tentang persoalan personal yang saya yakin teman-teman tahu apa pertanyaan itu, yang seksis dan bersifat diskriminatif,” ujar Asfi. Selain lima poin tersebut, Asfi juga mengendus dugaan pembungkaman kebebasan berpendapat. Sebab menurut dia, 75 pegawai itu dikenal vokal dan kritis terhadap pimpinan, dan sempat menandatangani petisi menolak Ketua KPK Firli Bahuri karena dinilai melangggar etik.

“Kita telah dengar di berbagai kesempatan, etika untuk pegawai KPK ini berbeda. Yang utama bukan yang nurut terhadap atasan, apalagi atasan yang korup tapi keutamaan sebagai pegawai KPK adalah mampu memberantas korupsi dengan menjaga independesi,” kata Asfi menegaskan.

Katagori merah ?

Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga penegak hukum. Menurutnya, KPK mati kutu di masa pemerintahan Jokowi.

Mulanya, Benny berpikir Jokowi akan menjadi presiden yang melindungi dan memperkuat KPK. Namun, prediksinya keliru dan dia mengakui itu usai 51 pegawai KPK bakal diberhentikan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (KPK).

“Semula saya pikir Presiden Jokowi benar2 akan melindungi dan memperkuat KPK. Apalagi dgn diangkatnya Prof Mahfud MD jadi Menkopolhukam di periode kedua Presiden Jokowi. Ternyata perkiraan saya meleset. Di tangan mereka berdua KPK mati kutu,” cuit Benny sebagaimana dikutip Kamis (27/5).

Baca Juga :   Mercure Bandung City Centre Merangkai Resolusi Baru

Dalam perjalanannya, ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes tersebut. Beredar isu bahwa Ketua KPK Firli Bahuri bakal memecat 75 pegawai tersebut. Publik mulai menyorot tajam, terutama mengenai pertanyaan dalam tes yang dinilai tidak berkorelasi dengan misi pemberantasan korupsi.Polemik pemberhentian pegawai KPK bermula dari tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagai buntut dari revisi UU KPK, para pegawai termasuk penyidik harus menjadi ASN.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan 51 pegawai tidak bisa melanjutkan dan tidak bisa menjadi ASN karena sudah masuk dalam kategori merah(B-003) ***

Presiden Joko Widodo pun  angkat suara. Dia menyatakan tes untuk menjadi ASN tidak boleh dijadikan dasar pemecatan pegawai KPK sejalan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan peralihan status menjadi ASN tak boleh sedikit pun merugikan hak pegawai.