83 % Pelaku UMKM Saat Ini Terguncang Akibat Pandemi

18
83 % Pelaku UMKM Saat Ini Terguncang Akibat Pandemi

BISNIS BANDUNG—  Pemerintah mencatat sebanyak 82,9%  atau 83 % pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia terganggu kegiatan usahanya, karena dampak pandemi Covid-19. Hanya sekitar 5,9% UMKM yang mengalami pertumbuhan positif di masa pandemi.

Sebanyak kurang lebih 63,9% pelaku UMKM, omset usahanya turun lebih dari 30%. Perubahan omset lebih dari 30% terjadi pada 1,6% UMKM. Kemudian yang omsetnya meningkat dari 0% sampai 30% hanya dirasakan oleh 2,2% pelaku UMKM.

Kemudian yang mengalami penurunan omset sekitar 0% hingga 30% persen terjadi pada 31,7% UMKM dan hanya 0,6% UMKM yang tidak mengalami perubahan omset. Dan hanya sekitar 3,8% saja UMKM yang masih mampu meningkatkan penjualan produknya di masa pandemi Covid-19

“Selama tahun 2020 secara umum UMKM mengalami perlambatan dengan melihat perbandingan yang sangat signifikan mengenai kondisi usaha sebelum dan saat terdampak covid-19 secara umum. Kondisi sebelum covid-19, persentase kondisi usaha baik/sangat baik sebesar 92,7 persen, persentase kondisi usaha biasa saja sebesar 6,3 persen, dan kondisi usaha buruk/sangat buruk sebesar 1,0 persen,” demikian diungkapkan pakar ekonomi dan koperasi Univeritas Pasundan (Unpas)  Prof.Dr.H.Rully Indrawan kepada Bisnis Bandung, Senin (25/01/2021).

UMKM di wilayah yang diprediksi signifikan pertumbuhannya Sumatera, Kalimantan, dan Jawa kemungkinan besar mengalami pertumbuhannya dikarenakan faktor tersebut didukung dengan wilayah tersebut terdapat sektor yang mengalami pertumbuhan terus membaik, yakni: 1) sektor pertanian, perikanan dan perkebunan, dan 2) sektor industri pengolahan.

UMKM di yang diprediksi akan mengalami perlambatan yakni Jawa,  Bali dan Sulawesi. Diperkirakan lambatnya pendapatan terendah di wilayah Jawa, Bali dan Sulawesi kemungkinan besar lebih berkolerasi dengan skala usaha di wilayah tersebut. Mayoritas penyebabnya terkendala permasalahan yang dihadapi dimasa pandemi Covid-19, yakni: 1) penjualan/permintaan sebesar 22,9%, 2) distribusi terhambat sebesar 20,01%, 3) akses permodalan 19,39%, 4) kesulitan bahan baku sebesar 18,87%, dan 5) produksi  terhambat sebesar 18,83%.

Selain itu, dampak yang dilakukan pelaku UMKM untuk bertahan dimasa pandemic Covid-19, yakni: 1) mengurangi jam kerja sebesar 39,94%, 2) mengurangi jumlah produksi sebesar 37,59%, 3) melalui penjualan digital marketing 25,59%, 4) stop kegiatan produksi 20,12%, dan 5) PHK sebesar 7,01%.

Guru Besar Unpas itu  mengemukakan, proyeksi maupun realisasi terhadap keadaan ekonomi nasional di 2021 akan sangat bergantung pada mekanisme pengadaan dan efektivitas vaksin Covid-19 yang distribusinya diperkirakan akan dimulai pada akhir 2020/ awal 2021 dan akan semakin diintensifkan hingga kuartal II 2021.

Diperkiraan di tahun 2021 sektor yang mengalami perlambatan, yakni: 1) sektor akomodasi dan penyediaan makan-minum, 2) sektor jasa lainnya, dan 3) sektor transportasi dan pergudangan. Sedangkan perkiraan sektor yang mengalami pertumbuhan berdasarkan kondisi beseline Survei BPS tahun 2020, yakni: 1) sektor pertanian, perikanan dan perkebunan, 2) sektor industri pengolahan, dan 3) sektor jasa Kesehatan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41% dengan jumlah pelaku hampir mencapai 60 juta pada tahun 2019. Maka tak diragukan lagi bahwa sektor bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Melihat kondisi perekonomian yang tak menentu arah, pelaku UMKM tetap masih bisa survive  meski adanya pandemi Covid-19, asalkan melakukan kegiatan yang tepat dan memiliki tim yang kuat.

Prof.  Rully Indrawan  memaparkan, untuk mendongkrak angka pertumbuhan UMKM ditahun 202, pemerintahkan  diminta  tetap memberikan stimulus kepada pelaku UMKM melalui BPUM, kemudian akan terus mendorong UMKM untuk on boarding alias go digital pada 2021 dan akan merencanakan kembali untuk memberikan stimulus pada program ini sebesar Rp 7,6 triliun sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Selain itu,  melalui UU Cipta Kerja UMKM diberikan fasilitas yaitu memberikan kemudahan usaha, mengarahkan UMKM untuk masuk ke sektor formal dengan pengelolaan yang berkelompok dalam skala ekonomis, berbasis komoditas unggul dan cluster/kawasan yang dipercepat dengan digitalisasi.(E-018)***