Abaikan Laporan  Dugaan Gratifikasi Ketua KPK Wana : Minta Kapolri Menegur Kabareskrim

11

BISNIS BANDUNG – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegur Kabareskrim Komjen Agus Andrianto  karena mengabaikan laporan dugaan gratifikasi Firli. Keputusan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto akan mengembalikan dokumen dugaan gratifikasi Ketua KPK, Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Wana menegaskan, laporan yang mereka buat terkait Firli tersebut tidak terkait dengan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK. Sebab itu pihaknya meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegur Agus karena mengabaikan laporan dugaan gratifikasi Firli dan memerintahkan jajarannya menelusuri lebih lanjut laporan yang kami sampaikan.

“Ranah Dewan Pengawas berbeda dengan Polri. Dewas menelusuri pelanggaran etik, sedangkan Bareskrim melihat potensi tindak pidana,” ujar Wana .Wana menyebut, keputusan Agus tersebut juga tidak tepat lantaran Dewas KPK hanya menangani dugaan pelanggaran etik. Sementara itu, laporan yang pihaknya layangkan terkait dugaan pidana.

Wana menilai terlihat keengganan Bareskrim menelusuri laporan dugaan gratifikasi Firli terkait penyewaan helikopter untuk berziarah ke makam orang tua beberapa waktu lalu. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya Bareskrim menelaah terlebih dahulu laporan tersebut sembari melakukan penyelidikan.

“Bukan justru mengatakan jangan menarik-narik institusi Polri dalam polemik KPK,” ungkap Wana.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, akan melimpahkan dokumen laporan dugaan gratifikasi Ketua KPK, Firli Bahuri ke Dewas KPK. “Sudah ditangani Dewas KPK, nanti kami limpahkan saja ke sana,” kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat pekan lalu.

Agus tak merincikan lebih lanjut alasan pihaknya tak mendalami laporan yang dibuat ICW tersebut. Ia hanya menyebut bahwa pihak kepolisian tak ingin ditarik-tarik dalam kisruh yang tengah terjadi di lembaga antirasuah,.

“Mohon jangan tarik-tarik Polri. Energi kita fokus kepada membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19 berikut dampak penyertanya,” ujarnya.

Baca Juga :   Devisa Andalan Indonesia Turis Cina Batalkan Wisata Ke Indonesia

Di sisi lain, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan kerja pihaknya sudah rampung pada 2020 lalu dengan menyatakan Firli melanggar etik dengan menyewa helikopter untuk kepentingan pribadi. Ia mengatakan tak punya wewenang lebih jauh untuk mendalami dugaan pelanggaran pidana.

“Dewas sudah selesai. Dewas hanya memeriksa etik. Tidak punya kewenangan untuk memeriksa pidananya,” kata Tumpak kepada CNNIndonesia.com, yang dikutip Bisnis Bandung.com.

 Firli sendiri sudah dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis II yang berlaku selama enam bulan pada September 2020. Ia dinyatakan melanggar kode etik atas penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi. (B-003) ***