Abu Janda Direkrut Tim Sukses Jokowi Kemunculan Buzzer  Perlu Dibarengi Penegakan Hukum Yang Adil

539

BISNIS BANDUNG – Berawal dari keberaniannya bersuara di medsos . Abu Janda dilirik oleh tim sukses Jokowi. Abu Janda kemudian direkrut menjadi influencer di medsos atau yang kerap dikenal buzzer selama kampanye pemilihan presiden lalu. Selama jadi buzzer, ia mengaku menerima penghasilan yang tidak sedikit. Diakui Abu Janda pada tahun 2018 , dirinya direkrut dengan gaji bulanan cukup gede. Seorang buzzer bertugas untuk giring-menggiring opini.

Permadi Arya atau Abu Janda mengaku mendapa jackpot ketika menjadi buzzer untuk tim Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pilpres tahun 2019 . Namun eks elite Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin baru tahu bahwa buzzer Jokowi tersebut mendapat duit.

“Wah itu ndak tahu saya. Kami di TKN saja nggak dapat honor, nggak dapat gaji. Jadi kita nggak tahu. Kalaupun itu Abu Janda direkrut, bisa jadi bukan TKN yang merekrut. Bisa jadi salah satu relawan yang merekrut karena di bawah TKN itu banyak relawan. Itu kita nggak tahu,” ujar eks Wakil Direktur Saksi TKN, Achmad Baidowi, kepada wartawan, Senin (1/2/2021).

Pengakuan sumber yang enggan disebut namanya mengaku,  dirinya menjadi buzzer sejak 2016. Sejak menjadi buzzer, sejumlah klien pernah ia tangani, dari mulai menggiring isu untuk perusahaan hingga kasus hukum dan saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Cara kerjanya, setelah bos menerima order dari klien untuk event tertentu , order itu dijalankan oleh buzzer. Mereka memperoleh pendapatan dari kerjanya  dengan beragam indikator sejauh mana isu itu menyebar.Mengenai pembayaran,biasa mendapat gaji bulanan layaknya pegawai kantoran.

Sedangkan untuk nominal pembayarannya atau nilai order bergantung pada besar kecilnya isu hingga tenaga yang dikerahkan. Antara Rp 50 – 100 juta untuk setiap proyek.

Baca Juga :   Kualitas Pengelolaan APBD Pemkab Bandung Diperiksa BPK

Kemudian uang tersebut akan dibagi-bagikan menjadi gaji untuk para buzzer. Untuk pekerja lapis bawah biasa menerima gaji sebesar UMR per bulan antara Rp 3,5 – 5 juta dan koordinator Rp 6 juta.

Dibarengi penegakan hukum

Fenomena buzzer di media sosial (medos) saat ini banyak diperbincangkan khalayak ramai. Kemunculan buzzer  perlu ditata dan diingatkan batasan dalam bermedia sosial.

“Pada demokrasi, buzzer ini menutup suara asli opini publik yang disampaikan oleh masyarakat. Karena tidak semuanya pegiat media sosial itu berada dalam tataran follower yang banyak. Sehingga pada saat seorang pegiat media sosial dengan follower banyak bicara, menutupi suara pegiat media sosial lainnya. Padahal pegiat media sosial lainnya berbicara sama atau bicara berbeda terhadap opini yang sama,” ujar pakar komunikasi politik, Hendri Satrio kepada detik.com, Rabu (3/2/2021) yang dikutip Bisnis Bandung.com. Keberadaan buzzer harus ditata,  bahkan saya sering sekali menyarankan jangan sampai dianggap gara-gara jempol kita menjadi terpecah,” ungkapnya seraya mengingatkan kemunculan buzzer  perlu dibarengi penegakan hukum yang adil ,

Sementara itu, pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan  mengingatkan batasan bermedia sosial diatur di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Seperti yang terjadi akhir- akhir ini, harus dengan cepat diselesaikan, hukumnya tegak setegak-tegaknya dan seadil-adilnya.

“Kebebasan berpendapat itu kan dijamin undang-undang, hak asasi, siapa pun boleh ngomong, ngomong apa pun boleh, tapi hati-hati, ada batasannya. Kalau Anda ngomong asusila, pornografi, ngomong judi, ngomong penghinaan, pencernaan, SARA, ngerusak sistem. Itu ada batasannya di UU ITE,” ucap Asep.

“Nah yang menarik sekarang ini biasanya menggunakan Pasal 27 ayat 3 penghinaan. Sekali lagi, siapa pun, saya tidak bicara Abu,Abi atau Abe, mau apa pun, ketika siapa pun tanpa hak menghina orang, harus dihukum, siapa pun tanpa hak menyebarkan informasi yang isinya menyebar permusuhan, kebencian, suku, agama, SARA, harus diproses, suka nggak suka,” imbuh Asep menegaskan. (B-003) ***

Baca Juga :   Soda Es Lemon Tea