AII : Maklumat Kapolri Membatasi HAM Melanggar Konstitusi , Muatan Normanya Bersifat Individual

6

BISNIS BANDUNG – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengkritik Maklumat yang diterbitkan oleh Kapolri Jendral Pol. Idham Azis yang berisi pelarangan penyebaran atribut Front Pembela Islam (FPI). Ia menilai Maklumat itu seperti larangan penggunaan simbol Nazi di Eropa. Nazi adalah partai politik bentukan Adolf Hitler yang kemudian menyulut Perang Dunia II pada 1939-1945 silam.

“Kenapa pemerintah ramai-ramai, seolah beri pesan ke publik ini pelarangan [FPI] dalam skala pembubaran. Kenapa? Karena atribut, simbol dan sebagainya dalam maklumat Kapolri dilarang, bahkan masyarakat juga enggak boleh, ini sudah seperti melarang simbol-simbol Swastika-nya Nazi,” kata Usman dalam diskusi yang digelar di Kanal YouTube Historia.id, Selasa (5/1).

Dikemukakan Usman ,  banyak negara-negara Eropa melarang penggunaan simbol Swastika Nazi hingga saat ini . Di Jerman sendiri, menurut Usman, organisasi Nazi tidak dilarang. Usman mengatakan,  bahwa pemerintah Jerman akan kesulitan melakukan kontrol jika organisasi Nazi dilarang.

Larangan hanya diberlakukan dengan catatan tertentu. Misalnya jika ada sekelompok orang memobilisasi diri menggunakan simbol Swastika Nazi, melakukan kekerasan dan ujaran kebencian terhadap etnis Yahudi.

“Yang dilarang apa? ketika mereka memobilisasi diri dengan simbol-simbol Swastika itu. Dan membunyikan ujaran-ujaran, anjuran kekerasan yang merendahkan Yahudi. Nah dalam situasi itu pelarangan diberlakukan,” ujar Usman.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat Nomor Mak/1/I/2020 pada 1 Januari 2021. Maklumat diterbitkan berkenaan dengan pemerintah yang melarang segala aktivitas serta penggunaan simbol Front Pembela Islam (FPI).

Melanggar konstitusi ?

Salah satu isi maklumat itu adalah masyarakat dilarang menggunakan simbol dan atribut FPI. Masyarakat pun dilarang terlibat dalam aktivitas yang mengatasnamakan FPI.  Aliansi organisasi masyarakat sipil menilai Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, melanggar konstitusi dan membatasi hak asasi manusia.

Baca Juga :   Anggaran PEN Naik Jadi Rp 677 Triliun Luar Biasa Ditetapkan Dalam Waktu Singkat

“Meski maklumat tersebut pada dasarnya semata-mata sebagai perangkat teknis implementasi kebijakan, namun beberapa materinya justru telah memicu kontroversi dan perdebatan, terutama dari aspek pembatasan hak asasi manusia,” kata Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhamad Isnur dalam keterangannya, Sabtu pekan lalu.Beberapa organisasi yang ikut menandatangani keterangan resmi ini yakni,  YLBHI, KontraS, LBH Pers, hingga lembaga advokasi ELSAM.Beberapa substansi maklumat yang disoroti meliputi larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI.

Menurut Isnur, akses terhadap konten internet merupakan hak atas informasi yang dilindungi oleh UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 14 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada tiga syarat untuk memastikan legitimasi kebijakan pembatasan yang dikenal sebagai three part test (tiga uji elemen). Pertama, diatur oleh hukum (prescribed by law) harus melalui undang-undang atau putusan pengadilan. Kedua, untuk mencapai tujuan yang sah (legitimate aim) dan terakhir, pembatasan benar-benar diperlukan (necessity) dan dilakukan secara proporsional (proportionality).

Isnur juga mengkritik dasar hukum Maklumat Kapolri yang hanya disandarkan pada SKB 8 Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Saja, jauh dari persyaratan yang diatur hukum.

SKB, lanjut Isnur, pada dasarnya merupakan suatu penetapan yang berbentuk keputusan, sehingga muatan normanya bersifat individual, konkrit dan sekali selesai. “Tidak semestinya bersifat mengatur keluar, luas dan terus-menerus (dauerhaftig). Artinya, maklumat ini semestinya hanya ditujukan kepada anggota Polri yang berisi perintah dari Kepala Polri. Payung hukumnya tidak memungkinkan untuk mengatur materi yang berisi larangan atau pembatasan hak-hak publik,”ungkap Isnur.

Bangsa ini tentunya , tambah Isnur , tidak ingin kembali menjadi bangsa tertutup yang secara ketat dan sewenang-wenang mengatur informasi yang dapat diakses oleh warganya. (B-003) ***

Baca Juga :   YLKI : Waspada Penipuan Produk Berkedok Syariah