Amien Rais : Menanti Komitmen Kapolri Baru Ada Tokoh HAM Yang Meragukan Dalam Kasus Laskar FPI ?

17

BISNIS BANDUNG –  Amien Rais menantikan komitmen calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo soal penembakan enam laskar pengawal Rizieq Shihab pada 7 Desember 2020 lalu. Amien mengapresiasi Listyo bila benar akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dalam insiden tersebut, kendati ada tokoh HAM yang menurutnya meragukan. Mantan Ketua Umum PAN itu mengaku menunggu janji Listyo jika sudah dilantik jadi Kapolri.

Amien mengaku menyatakan hal tersebut sebagai bagian dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) yang terjadi di jalan tol Jakarta-Cikampek tersebut.

Mantan Ketua MPR dan inisiator Partai Ummat Amien mengaku menangkap nada optimis dalam pernyataan Listyo sebelumnya yang bakal menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM mengusut insiden tersebut. Ia berharap pernyataan Listyo bukan hanya janji manis lantaran tengah menjalani uji kelayakan menjadi Kapolri.

“Ini sesungguhnya momen of truth. Saya lihat Pak Listyo Sigit Prabowo itu, omongannya kan merdu, mudah-mudahan aja,” katanya dalam jumpa pers TP3 di Jakarta, Kamis (21/1).

Ditegaskan Amien, pihaknya  mengapresiasi Listyo bila benar akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dalam insiden tersebut, kendati ada tokoh HAM yang menurut dia meragukannya. Mantan Ketua Umum PAN itu mengaku menunggu janji Listyo.

Amien juga menyesalkan hingga saat ini tak banyak pihak yang mau berbicara lantang soal insiden tersebut. Ia khawatir, kondisi itu dapat menyebabkan penegakkan hukum dan HAM di Indonesia semakin tumpul.

Mantan Ketua Umum PAN itu juga khawatir kondisi demikian menjadi akhir dari demokrasi. Akhir demokrasi, menurutnya,  lahir saat pemimpin sebuah negara tak punya komitmen menegakkan prinsip-prinsip yang kemudian berakibat pada kelahiran pemerintahan otoriter.

Amien yang masuk dalam Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar mengaku telah menyusun buku putih berisi fakta-fakta dalam insiden tersebut.

Baca Juga :   Produk Asal China Dijual Murah, Pelaku UMKM Modalnya Disokong

“Kita akan ikuti terus dan sambil mengikuti itu kita tetal akan punya insyaallah sebuah buku putih yang akan menyajikan kenyataan sejujur-jujurnya supaya paling tidak bangsa kita tahu apa yang terjadi,” ungkapnyaa.

“Kepada Jokowi dan Kapolri baru seperti janjinya untuk membuka halaman baru Polri kita yang lebih adil, lebih manusiawi dan mengayomi,” tambah Amien. Dalam jumpa pers , selain termasuk Amien ada 18 nama yang menjadi bagian dari TP3 ,  di antaranya Neno Warisman, Marwan Batubara, dan Busyro Muqqodas. Sementsara Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) menyesalkan sikap pemerintah yang sejauh ini belum mengucapkan bela sungkawa dalam insiden penembakan yang menewaskan enam laskar pengawal Imam Besar FPI Rizieq Shihab pada 7 Desember 2020 lalu.

“Sampai saat ini negara Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI dan tidak menyampaikan permintaan maaf dan belasungkawa kepada keluarga,” ujar anggota Tim TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/1).

TP3, lanjut Marwan, juga mengkritik hasil investigasi Komnas HAM bahwa insiden penembakan enam laskar di KM 50 ruas tol Jakarta-Cikampek sebagai pelanggaran HAM.Menurut pihaknya sikap tersebut telah mengingkari hak-hak korban dan keluarga yang mestinya dijamin pemerintah. Ia menyatakan hal itu seperti diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 juncto UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Padahal, menurutnya, berdasarkan sejumlah kompilasi pemberitaan, telah masuk kategori pelanggaran HAM berat. Kesimpulan itu didapat melalui rangkaian yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebelum insiden, mulai dari pengintaian, penggalangan opini, hingga penghilangan paksa nyawa korban.

TP3 beranggapan, insiden tersebut telah melanggar statuta Roma dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 1998.

Baca Juga :   5 Tips Bermain Game Mobile Legends untuk Pemula

“Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000,” kata Marwan.

Di sisi lain, Presiden RI Joko Widodo yang telah menerima hasil investigasi dan rekomendasi Komnas HAM atas insiden tersebut, telah meminta aparat menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Ia meminta tidak ada hal yang disembunyikan dari publik. (B-003) ***