Amnesty Internasional : RUU Ciptaker Berpotensi Langgar HAM Bertentangan Dengan Prinsip Non-retrogresi Hukum Internasional. 

55

BISNIS BANDUNG – Amnesty International menyoroti proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang terus berjalan. Organisasi yang bergerak di bidang hak azasi manusia (HAM) ini menilai Omnibus Law  berpotensi mengancam HAM.

Merujuk pada draf RUU Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid menyebutkan, RUU tersebut berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. RUU “Sapu Jagat” ini, juga dinilainya bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum internasional.

“Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja,”ungkap Usman Hamid dalam konferensi pers, Rabu (19/8).

Sebab itu, Amnesty meminta pemerintah dan DPR RI mengkaji ulang serta merevisi sejumlah pasal bermasalah dalam Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Amnesty menilai RUU bermasalah, baik dalam proses legislatif maupun substansi-nya.

RUU Ciptaker akan merevisi 79 undang-undang yang dianggap dapat menghambat investasi, termasuk tiga undang-undang terkait ketenagakerjaan, antara lain UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.

Dalam RUU Ciptaker, undang-undang tersebut akan disusun ulang menjadi 11 klaster yang terdiri dari 1.244 pasal. Pemerintah berdalih bahwa RUU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah bisnis.

Namun, Amnesty meyakini, RUU ini justru akan melemahkan perlindungan hak-hak pekerja. Amnesty menilai, secara substansi, RUU Ciptaker tidak sesuai dengan standar HAM Internasional.

Dalam prosesnya, Amnesti menilai penyusunan Omnibus Ciptaker tidak terbuka dan  transparan. Pemerintah mengklaim telah melibatkan 14 serikat pekerja sebagai bagian dari proses konsultasi publik. Tetapi seluruh serikat pekerja  membantah klaim pemerintah dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan sejak awal proses penyusunan. “Ini berarti tidak ada interaksi yang jujur dan terbuka,” kata Usman.

Tidak dukung RUU Ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengecam tindakan influencer dan artis yang mempromosikan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Menurut Said, tindakan para pesohor tersebut mencerminkan jika mereka tidak memiliki empati atas perjuangan buruh dan elemen masyarakat yang sejak awal menolak RUU Cipta Kerja. “Para pesohor itu seperti tidak memiliki hati. Mereka justru menerima bayaran untuk mengampanyekan RUU Cipta Kerja tanpa memahami isinya yang merugikan rakyat Indonesia,” tegas Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2020). i Said meminta para publik figur itu jangan kehilangan empati terhadap perjuangan buruh lantaran mereka sudah hidup berkecukupan.  Said  juga mengecam tindakan oknum yang memanfaatkan para influencer dan artis untuk membohongi rakyat tentang RUU Cipta kerja. “Padahal pemerintah dan DPR sudah mengetahui jika penolakan terhadap omnibus law semakin meluas dan masif untuk menolak RUU Cipta Kerja,” kata dia.  “KSPI meminta pemerintah tidak menggunakan cara-cara yang tidak beretika dan tidak memiliki sense of crisis,” ungkap Said. Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik juga mengecam tindakan sejumlah influencer dan artis yang mempromosikan RUU Cipta Kerja. Menurut Taufan, influencer dan artis seharusnya tak menjadi corong kekuasaan . “Jadi dia tidak sepihak  menjadi corong dari kekuasaan. Figur publik kan harusnya menjadi corong dari seluruh kepentingan masyarakat,” ujar Taufan dalam konferensi pers virtual, Kamis pekan lalu. Taufan menuturkan, figur publik sebaiknya mengacu pada kepentingan bersama dalam mempromosikan atau mengkampanyekan RUU Cipta Kerja. Misalnya, mempromosikan untuk kemajuan HAM, pelestarian lingkungan hidup, hingga keadilan dalam distribusi sumber daya alam pertanahan.  Dia meyakini, kegiatan promosi tersebut akan menjadi bumerang. Sebab, jika RUU Cipta Kerja berhasil disahkan,  influencer dan artis juga akan terkena dampaknya. Sejumlah influencer meminta maaf setelah dikritik di media sosial terkait postingannya yang bertagar #indonesiabutuhkerja.  Salah satu yang meminta maaf adalah Gofar Hilman. Melalui akun Twitter resminya, Gofar menjelaskan , awal mula ia menerima tawaran pekerjaan untuk melakukan promosi. Ia mengaku hanya diminta membuat video kreatif, tetapi dalam arahan yang diberikan tidak disebutkan mengenai promosi produk hukum apa pun. Gofar juga menegaskan, dalam video yang ia buat, sama sekali tidak menyatakan dukungan terhadap RUU ataupun menyinggung pihak tertentu. “Kesalahan dari gue dan tim, kita tidak melakukan riset yang lebih dalam lagi sebelum dan sesudah menerima pekerjaan,” kata Gofar melalui akun media sosialnya, Kamis (13/8/2020). Setelah Gofar, musisi Ardhito Pramono juga melakukan klarifikasi lewat akun Twitter resminya. Ardhito mengaku memang mendapat brief untuk melakukan kampanye #IndonesiaButuhKerja. Namun, dalam brief yang diterima, tidak ada kata-kata Omnibus Law RUU Cipta Kerja. . “Saya bertanya apakah ada kepentingan politik tertentu? Jawaban publicist saja, ‘Tidak’. Tujuannya hanya membuat tenang di tengah pandemi karena akan adanya lapangan pekerjaan . “Saya juga bertanya, apakah ada hubungan dengan Omnibus Law? Jawabannya, tidak ada. Saya bertanya karena saya musisi, enggak paham politik dan tidak punya pengetahuan akan isu-isu tersebut sehingga saya tidak ingin digiring ke ranah yang tidak saya pahami,” ungkap Ardhito. (B-003) ***