Anggota DPR RI Dorong Presiden Jokowi Tetapkan Bencana Dahsyat Di NTT Sebagai Bencana Nasional

4

BISNIS BANDUNG – Anggota DPR dari dapil NTT II Melkiades Laka Lena mendorong Presiden Joko Widodo dan jajarannya untuk segera menetapkan status bencana di NTT sebagai bencana nasional. Dampak bencana yang terjadi di NTT begitu dahsyat , sehingga tidak bisa hanya ditangani oleh skala kabupaten atau Provinsi NTT saja.

Desakan serupa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan bencana Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional terus mengalir, termasuk dari anggota DPR  dapil NTT 1 Benny K Harman.

“Saya minta Presiden Jokowi segera menetapkan bencana NTT sebagai bencana nasional,” kata Benny.

Benny mengungkapkan, dampak bencana NTT sangat dahsyat, telah mengakibatkan meninggalnya banyak warga , selain dampak sosial-ekonomi  yang tidaka kalah kecil. Karena itu, perlu penanganan ekstra dan pemerintah pusat harus turun tangan penuh untuk mengendalikan bencana NTT tersebut.

“Mengingat sampai saat ini sudah ada ratusan korban nyawa belum terhitung yang sedang dalam proses evakuasi, puluhan ribu penduduk kehilangan tempat tinggal, kerusakan sarana dan prasarana atau infrastruktur, terputusnya konektivitas antarpulau, kesulitan akses untuk memberi bantuan dan dampak sosial ekonomi cukup besar yang ditimbulkan bencana ini,” ungkap Wakil Ketum Partai Demokrat ini.

“Prihatin  atas bencana alam yang melanda NTT  ini. Ikut berduka cita yang mendalam untuk keluarga korban yang meninggal dunia. Semoga bencana ini segera berlalu. Marilah kita semua bekerja sama untuk membantu dan meringankan beban sesama saudara kita di NTT,” kata Benny kepada Beritasatu.com, yang dikutip Bisnis Bandung.com. Kamis (8/4/21)

Mempercepat penanganan

Anggota DPR dari dapil NTT II Melkiades Laka Lena yang mendorong Presiden Joko Widodo dan jajarannya untuk  menetapkan status bencana di NTT sebagai bencana nasional. Menurutnya,  dampak bencana yang terjadi di NTT begitu dahsyat  tidak bisa hanya ditangani tingkat pemerintah skala kabupaten atau Provinsi NTT.

Baca Juga :   SISI GELAP ARDHITO TERBONGKAR DI PENGADILAN MUSIK VIRTUAL

“Dengan penetapan bencana di NTT sebagai bencana nasional, kerja antara pemerintah pusat dan daerah akan lebih optimal dalam mempercepat penanganan bencana yang sedang terjadi di NTT khususnya pemulihan sosial, ekonomi dan kesehatan di NTT. Dengan status bencana nasional , kami juga berharap pemerintah pusat bisa membantu untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 atau penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah pasca-bencana,” kata Melky. “Saya, sebagai wakil rakyat dari NTT dan juga Wakil Ketua Komisi 1X DPR RI mendorong pemerintah pusat, Presiden Jokowi, para menteri koordinator dan menteri atau kepala lembaga terkait untuk segera menetapkan status bencana di NTT sebagai bencana nasional,” ujar Melky kepada wartawan, Senin (5/4/2021).

Melky mengaku, saat ini dirinya berada di Kota Kupang, NTT dan merasakan sendiri bagaimana hujan lebat yang disertai dengan badai . Hampir merata di seluruh NTT, dampak bencana mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia, rumah-rumah penduduk roboh, fasilitas umum rusak dan tidak bisa digunakan lagi serta jaringan komunikasi yang sulit diakses.

“Eskalasi bencananya begitu hebat, mulai dari korban jiwa, jalan dan jembatan putus, tiang listrik tumbang, rumah-rumah penduduk roboh dan berantakan, sekolah, puskesmas, rumah sakit juga ikut rusak, jaringan untuk komunikasi juga sulit diakses , sehingga di beberapa daerah aktivitas masyarakatnya menjadi lumpuh total,” ungkap dia.

Dengan situasi bencana seperti itu,lanjut Melky, pemerintah pusat bisa menetapkan bencana NTT sebagai bencana nasional,  sehingga pemerintah pusat bisa turun secara penuh untuk membantu pemerintah daerah NTT, juga pemerintah kabupaten dalam menangani dan mengendalikan dampak dari bencana alam yang terjadi di NTT. Apalagi,  bencananya terjadi dalam situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan ekstra.

Baca Juga :   Perbedaan Tachometer, Speedometer dan Odometer

“Dengan penetapan bencana di NTT sebagai bencana nasional, kerja antara pemerintah pusat dan daerah akan lebih optimal dalam mempercepat penanganan bencana ,khususnya dalam pemulihan sosial, ekonomi dan kesehatan.  Dengan status bencana nasional ini, kami  berharap pemerintah pusat bisa membantu untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 atau penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah pascabencana,” ujar anggota DPR dari dapil NTT II ini menambahkan.

Sebanyak 68 orang yang meninggal terdiri dari 44 orang di Kabupaten Flores Timur, 11 orang di Kabupaten Lembata, dua orang di Kabupaten Ende, 11 orang di Kabupaten Alor. (B-003) ***