Angkutan Barang dan Daya Tahan Jalan

30

DENGAN maksud memelihara infrastruktur dari kerusakan akibat lalu lintras barang, terbitlah peraturan Menteri Perhubungan. Peraturan itu meminta semua kedaraan angkutan bang dengan deminsional jumbo dan tonase tinggi, tidak boleh menggnakan jalan, baik areterri maupun tol. Selain menjaga jalan dan jembatan, peraturan itu juga untuk menmjaga agar tidak terjadi kecelakaan akibat kelebihan muatan dan ukuran mobil yang tidak sesusi dengan keadaan jalan.

Distribusi barang yang terus meningkat, mendorong peningkatan daya angkut mobil baik secara dimensional maupun tonase barang, makin besar. Tujuannya, distribusi barang lebih cepatr,efektif dan efisien. Barang hasil industry yang akan dipasarkan, baik ekspor maupun masuk pasar domestic,lebih cepat . Sektor industri dan perdagangan memilih mobil angkutam barang yang dapat memuat barang puluhn ton sekali jalan. Hal itu mendapat sambutanm baik dari industri otomotif. Mereka berlomba membuat truk dan  container yang berdaya angkut  besar.  Bermunculanlah, angkutan barang yang superjumbo keluar masuk kawasan industri dan pelabuhan. Banyak pula container dan truk jumbo menggunakan jalan arteri. Mereka tahu, jalan arteri berkelok-kelok dan daya tahannya tidak sekuat jalan tol. Kecelakaan dan kerusakan infrastruktur sulit dihindari.

Untuk kepentimgam distribusi barang dan perdagangan, wajar apabila mereka tidak respon terhadap peraturan Menteri Perhubungan. Mereka beranggapan peraturan itu berdampak pada kelambatan distribusi, tidak efsktif dan efisien. Apalagi pada saat peningkatan volume perdagangan, jelang hari raya dan ekspor-impor yang mulai meningkat. Tidak boleh ada barang yang tersandera di dalam gudang. Segalanya membutuhkan kecepatan.

Berkaitan dengan itu industri dan perdagangan tidak segera melaksanakan peraturanm tersebut. Mereka masih bertahan dengan angkutan barang yang berkapasitas beesar. Barang seberat 60 ton, misalnya, dapat terangkut hanya dengan sebuah container atau truk superjumbo. Apabila harus melaksanakan peratutan itu, mereka harus menyediakan tiga buiah truk yang lebih kecil. Selain distribusi barang terhambat, mereka juiga akan mengalami kerugian cukup besar hanya dari subsektor angkutan saja. Merejka haruis menyewa tiga buiah truk untuk satu rit, diikuti dengan pembanyaran kru yang jumlahnya tiga kali lipat.

Akibatnya terjadi kontroversial antara kepentingan industri/perdagangan dengan kepentingan pemeliharaan infrsaastruktur yang dikelola Kementerian Perhubungan. Idealnya, sebelum peraturan itu diterbitkan, ada komunikasi atau koordinasi antara Menteri Perhubuingaan, Menteri Perdagangan, Menteri Industri, dan Menteri PUPR. Empat menteri itu berdiskusi, melakukan kajian yang mendalam tentang kondisi infrastruktur. Semua kepentingan akan terakomodasi, dan ditemukan solusi paling aman di antara masalah yang kontoversial itu.

Paradok dalam pembangunan lumrah terjadi karena setiap orang atau lembaga memiliki kepentinmgan masing-maing. Peraturan yang dikeluarkan berdasarkan kesepahaman, tidak akan menimbulkan masalah yang kontroversal. Sudah saatnya pembangunan infrasdtruktur jalan dan jembatan di Indonesia berbasis daya tahan yang sesuai dengan daya angkut barang maksimal.***