Anti Virus Covid-19 RI Belum Dapat Hak Paten

413
Anti Virus Covid-19 RI Belum Dapat Hak Paten

DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham mengatakan tiga produk anti virus corona untuk menangkal Covid-19 berbasis eucalyptol dari Kementerian Pertanian (Kementan) belum memperoleh hak paten.

Kasubag Humas DJKI, Irma Mariana mengatakan tiga produk baru didaftarkan untuk mendapat hak paten pada 15 Mei lalu. Masih banyak proses-proses yang harus dilewati oleh produk paten. sesuai dengan yang tertuang dalam UU 13 tahun 2016 tentang Paten.

Di sisi lain, Irma mengatakan ada percepatan maksimal enam bulan untuk memangkas waktu dalam paten produk yang dianggap penting, salah satunya adalah antivirus Covid-19.

“Itu mereka baru daftar 15 Mei kemarin. Artinya ada proses-proses yang harus dilewati. Tetap ada proses untuk pengujian,” kata Irma saat dihubungi wartawan, Selasa (19/5).

Berdasarkan situs DJKI, CNNIndonesia.com menghitung proses permohonan paten bisa memakan waktu 56 bulan atau 4,5 tahun.

Proses ini terdiri dari pemeriksaan administratif (14 hari), masa tunggu (18 bulan), pengumuman (6 bulan), pemeriksaan subtantif (30 bulan), sertifikat (2 bulan).

“Pemeriksaan susbtantif, itu untuk memutuskan paten itu akan diberikan atau tidak. Mengandung kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri,” kata Irma.

Terkait lamanya proses permohonan hak paten, Irma menjelaskan ada perlakuan istimewa untuk kebijakan-kebijakan pandemi soal vaksin atau obat.

Ia mengatakan apabila paten vaksin atau obat ternyata telah dimiliki orang lain, sementara baru diketahui bahwa obat atau vaksin itu ternyata bisa digunakan untuk Covid-19, maka pemerintah boleh menggunakan paten tersebut tanpa meminta izin dari pemilik paten.

Berdasarkan ketentuan Perjanjian TRIPS Pasal 31, dimungkinkan bagi suatu negara mengajukan lisensi wajib atau Government use, khususnya dalam situasi darurat terkait dengan kesehatan dimana pada situasi ini dimungkinkan pelaksanaan paten tanpa izin dari pemilik paten.

Di Indonesia dalam UU Paten No. 13 tahun 2016, Lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah telah diatur di mana pada UU Paten menyatakan bahwa pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam situasi yang mendesak.

Di antaranya untuk memproduksi produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Butuh izin BPOM

Irma mengatakan, selain hak paten dari DJKI, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga dibutuhkan untuk khusus produk obat dan makanan.

Apabila BPOM tidak menyetujui, maka produk tersebut tetap tidak boleh dijual atau diproduksi massal. Artinya, hak paten akan percuma.

“Kami menilai kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan BPOM melihat itu aman atau tidak dikonsumsi manusia,” tutur Irma.

Sebelumnya,  Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) memastikan tiga produk anti virus corona  berbasis eucalyptus bisa menyembuhkan penyakit Covid-19.

Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry mengatakan tiga produk ini sudah dipatenkan dan akan diproduksi massal. Kementan bekerjasama dengan PT Eagle Indo Pharma, pemilik merek dagang Cap Lang untuk membuat ketiga produk mereka.

“Sudah [dipatenkan],” ujar Fadjry.

Lebih  lanjut, Fadjry belum memberikan komentar soal Kemenkumham yang menyebut tiga produk antivirus belum memperoleh hak paten. (C-003/eks)***