Apa Yang Terjadi Di Kemensos Adalah Moral Hazard Jokowi : Pemerintah berkomitmen  memberantas korupsi

20

BISNIS BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan agar Kementerian dan lembaga menggunakan anggaran sesuai aturan dan tidak menyelewengkannya. Hal itu juga ditegaskan Presiden Jokowi, pihaknya tidak akan melindungi koruptor. Pemerintah berkomitmen  memberantas korupsi .

Dikemukakan Mahfud ,  pada masa pandemi Covid-19, anggaran pemerintah difokuskan pada  penanggulangan Covid-19. “Data terakhir pada awal Februari di Indonesia angka positif mencapai 1,089 juta dengan tingkat kesembuhan 883.000 , meninggal 30.277 orang , anggaran banyak ke sana,” ujar Mahfud.

 “Kami tidak main-main. Kalau ada yang juga melanggar hukum dan menyalah-gunakan anggaran negara dalam hal ini anggaran yang disediakan itu, kami serahkan ke KPK, Kejaksaan, Kepolisian untuk diproses hukum,” kata Mahfud dalam acara sosialisasi pemeriksaan atas LKKL bersama BPK melalui saluran virtual, Kamis lalu.

Pada kesempatan itu  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan tentang keluhan Juliari Batubara terhadap rumitnya penyaluran bantuan sosial atau bansos. Keluhan tersebut disampaikan saat mantan Menteri Sosial yang terjerat dugaan kasus korupsi ini menemui Mahfud pada awal masa pandemi Covid-19.

“Ketika awal-awal pandemi, Mensos itu datang ke saya dan bilang ,Pak ini kami dana banyak, tapi sulit menyalurkan bansos karena administrasinya untuk pertanggungjawaban dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terlalu rumit’,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, Juliari mengatakan tak banyak pihak yang berani menyalurkan bansos lantaran takut disalahkan akibat korupsi oleh lembaga pengaudit keuangan. Mahfud pun mengaku langsung menemui Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto.  Ternyata, lanjut Mahfud , BPK tidak mensyaratkan pertanggungjawaban adiministrasi yang rumit. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara / Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra Susanto mengatakan pandemi Covid-19 telah menimbulkan risiko bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun laporan anggaran negara. Salah satu risiko itu ialah moral hazard dan kecurangan yang dialami oleh Kementerian Sosial dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan menterinya, Juliari Batubara.

Baca Juga :   PEMKOT Usulkan Underpass Pada Proyek Tol Dalam Kota

Moral hazard

 “Apa yang terjadi di Kemensos itu adalah moral hazard,” tutur Hendra .Juliari terjerat dalam operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi . KPK menduga Juliari memangkas Rp 10.000 dari total bantuan sosial Covid-19 yang senilai Rp 300.000 per paket yang disalurkan ke wilayah Jabodebatek. Juliari ditengarai menerima fee belasan miliar dari korupsi ini.

Hendra mengatakan risiko moral hazard merupakan risiko penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat merugikan keuangan negara. Untuk mencegah terjadinya risiko tersebut, kementerian dan lembaga dapat berkonsultasi dengan entitas pemeriksa keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi lembaga ini.

Selain risiko moral hazard, Hendra mengungkapkan ada empat risiko lain yang mungkin dialami kementerian dan lembaga selama masa pandemi. Di antaranya, risiko strategis. Risiko ini menyebabkan tujuan kebijakan tidak tercapai secara efektif dan efisien. (B-003) ***