APBN dan Utang Luar Negeri

198
Malah Minta Diperketat

DALAMA APBN 2021, pemerintah menetapkan  rasio utang luar negeri 41,09 persen dari PDB. Angka itu meningkat dibanding utang luar negeri tahun 2020 yakni  37,6 persen dari PDB.  Secara nominal utang luar negeri tahun 2021 akan mencapai Rp 5.694, 93 triliun. Utang tersebut tidak mungkin akan tertutup sampai tahun 2024. Pemetrintah harus membayar semua utang yang jatuh tempo. Seperti pemerintahan Jokowi-Mamin yang menerima warisan utang luar negeri dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintah yang akan datang juga (yang sejak sekarang transfer capres sudah digulirkan), mau tidak mau harus menerima warisan utang.

Mewabahnya Covid-19 berpengaruh sangat besar pada  struktur APBN 2020 – 2021. Utang luar negeri akan meningkat sebagai akibat langsung besarnya angka defisit anggaran. Pemerintrah mamatok  defisit anggaran lebih rendah dari angka defisit tahun 2020 yakni 5,7% atau Rp 1.006,4 triliun. Angka itu masih cukup tinggi dan mendorong bertambahnya utang. Sepanjang penerimaan negara masih terkontraksi  strategi itu terpaksa harus diambil.

Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 diperkirakan belum punah. Pamarintah tengah berupaya menemukan obat dan vaksin. Hal itu diprediksi akan dapat mengatasi penyebaran pandemi. Karena itu pemerintah dapat melakukan gerakan penyelamatan ekonomi dengan lebih fokus. Peluang pertumbuhan ekonomi juga didorong dengan pembangunan beberapa industri besar di luar Jawa. Industri besar itu selain dapat menyerap tenaga kerja lokal, juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara karena bahan baku industr itu juga merupakan hasil olahan domestik.

Apabila masalah Covid-19 selesai, sedikitnya mereda, beban pemerintah berkurang. Target pembangunan tahun 2021 dapat terselesaikan. Namun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menjaga APBN. Kebocoran yang justru dilakukan para pembantu presiden selain sangat memalukan, juga mengganggu postur anggaran yang ditetapkan. Pada Postur APBN 2021 sumber pendapatan meliputi  pendapatan negara Rp 1.743,6 triliun. Pendapatan dalam negeri Rp 1.742,7 triliun. Penerinmaan hibah Ep 0,9 triliun. ***