Asep Warlan : Jalan Pemerintahan Dan Hukum Tak Karuan  Kesalahan Teknis  UU CK Dimaklumi Oleh Negara

36

BISNIS BANDUNG – Adanya kesalahan pada UU Cipta Kerja yang disebutkan kesalahan tehnis dan admistrasi oleh Mensesneg Pratikno.  Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan sejumlah kesalahan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tak dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan yang disepakati pemerintah dan DPR . Asep  khawatir jalan pemerintahan dan hukum ke depan semakin tak karuan jika kesalahan teknis seperti itu dimaklumi oleh negara.

Disebutkan Asep, sebagai negara hukum, pemerintah maupun DPR harus menyelesaikan kesalahan teknis tersebut dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Tidak boleh perbaikan hanya disisipkan atau revisi seperti itu. Harus merubah nomor, bila  sekarang Nomor 11 tahun 2020, jika nanti setelah diperbaiki menjadi UU Nomor 12 Tahun 2020  Kalau tidak diperbaiki lagi di mana kepastian hukum, kepastian sidang paripurna, juga presiden?”ungkap Asep kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/11/20 ) yang dikutip BB.com.Dijelaskan,  perubahan yang harus dilakukan ,yakni dengan membawa kembali UU Ciptaker ke DPR dalam bentuk revisi. Kemudian masuk dalam proses perumusan, perbaikan dan pembahasan.Selanjutnya naskah revisi itu diketok lagi menjadi produk hukum dan diundangkan dengan nomor UU yang baru.

Selain opsi itu, ada pula alternatif lain dengan penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperbaiki sejumlah kesalahan serta mengajukan gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Asep, langkah uji formil dapat dilakukan lantaran dalam proses itu akan dinilai masalah kewenangan, prosedur, dan format pembuatan UU Ciptaker. Dalam uji formil ini, MK bisa membatalkan keseluruhan UU tersebut.

Asep yang pernah tergabung dalam Pembicaraan Tingkat I RDPU Panja Baleg Omnibus Law ini menyayangkan kesalahan teknis seperti pada Pasal 6 dan Pasal 175 UU Ciptaker. Menurutnya, naskah final sudah seharusnya rampung dan disepakati tanpa perubahan dan kesalahan usai disahkan pada 5 Oktober lalu.

“Ditandatangani presiden, dikasih nomor dan diundangkan itu sudah tidak mungkin lagi diubah, karena sebetulnya final ada pada sidang Paripurna DPR RI. Artinya sudah tidak ada lagi peluang diotak-atik lagi. Jangan anggap ini hal sepele dan redaksional, tetap tidak bisa,” ujar Asep.

Asep khawatir jalan pemerintahan dan hukum ke depan semakin tak karuan jika kesalahan teknis seperti itu dimaklumi oleh negara. Ia  menyayangkan respons pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif ,sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Ciptaker. Menurut Asep, kesalahan tanda baca seperti titik dan koma dalam sebuah produk hukum , sudah salah lantaran tanda huruf hingga kata penghubung dalam UU  merupakan bahasa hukum.

“Saya prihatin pejabat tinggi seperti beliau menganggap enteng titik, koma, pasal, ayat, itu dianggap administratif dan bisa berubah. Jangan dianggap enteng ini negara hukum,” ujarnya.

Kesalahan fatal

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang menyatakan kesalahan ketik pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya masalah teknis dan administrasi, juga dikritik Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

“Benarkah klaim Mensesneg bahwa kesalahan ketik/typo pada UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diteken oleh @jokowi, hanya bersifat teknis? Bacalah misalnya pasal 36 UU Cipta Kerja ayat 2 dan 4 yang hadirkan ketentuan tak sinkron, tidak hanya typo/bersifat teknis, tapi substantif juga,” ungkap Hidayat Nur Wahid pada akun twitter @hnurwahid  Rabu ( 4/10/20) .

Politikus PKS ini  mencontohkan kesalahan fatal lain dalam undang undang Cipta Kerja yang sudah diteken Presiden Jokowi ,hingga resmi berlaku menjadi UU nomor 11 tahun 2020.

Berikut ketentuan ayat 2 pasal 36 yang tidak sinkron dengan ketentuan ayat 4 pasal 36 UU Cipta Kerja. Bukan sekedar kesalahan typo atau teknis. Ada masalah perbedaan substantif yang hadirkan keruwetan dan ketidakpastian ketentuan yang membuat UU tidak sederhana, sebagaimana niat semula,” ujar Hidayat.

Kritikan Hidayat Nur Wahid  yang disampaikan melaui akun twitter @hnurwahid , sebelumnya  Menteri Sekretaris Negara Pratikno  mengakui adanya kekeliruan atau salah ketik di satu pasal Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut, menurut Pratikno, hanya bersifat administratif.

“Draf UU tersebut saat ini sudah ditinjau kembali redaksionalnya dan sudah diketahui bersama DPR. Kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif. Sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” kata Pratikno, Selasa (3/10/20).

Pratikno memberi garansi, kekeliruan di Pasal 5 dan 6 itu tidak mengubah substansi. Pelaksanaan UU sapu jagat ini tetap berlaku. (B-003) ***