Aturan Usia Akses Medsos Tidak Tuntaskan Masalah 

10

BISNIS BANDUNG– Pengamat Keterbukaan Informasi,  Dan Satriana mengemukakan, Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disebut akan memuat batasan usia anak untuk mengakses media sosial. Di satu sisi, teknologi informatika adalah masa depan anak-anak kita yang justru harus dipelajari.

Namun di sisi lain, sepakat dengan pendapat para ahli yang merekomendasikan batasan usia tertentu untuk menggunakan media sosial agar anak-anak sudah punya  kematangan yang cukup untuk menyaring dan memahami konsekuensi penggunaan medsos.

Dua sisi penggunaan teknologi informatika ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum semata.  Pendekatan hukum mungkin realistik jika  diterapkan pada penyelenggara layanan medsos agar menjamin mereka punya sistem  yang tidak memungkinkan penyelenggara mengakses data pribadi anak-anak dan membatasi anak untuk mengakses informasi tertentu.Ini bukan hal yang baru sebenarnya.

Penyelenggara layanan medsos (media social) dengan jelas sudah membuat aturan untuk tidak mengambil data pribadi dari anak di bawah 13 atau 18 tahun dan mereka melakukan verifikasi tanggal kelahiran ketika ada orang baru yang akan. Tinggal bagaimana negara mengawasi sistem tersebut diterapkan secara akuntabel. Tetapi pendekatan hukum untuk melarang penggunaan medsos okeh anak-anak rasanya akan sulit dan tidak tepat diterapkan.

“Kesulitan dalam mengatur kegiatan pribadi dan banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku anak akan membuat aturan ini tidak efektif dan tidak menyelesaikan akar masalah perlidungan data pribadi anak itu sendiri, “tegasnya kepada Bisnis Bandung, Senin (14/12/2020)   di Bandung.

Menurutnya   perlindungan dan keamanan bagi anak yang mengakses internet dan medsos lebih tepat dilakukan melalui pendekatan pendidikan berupa literasi media agar anak mempunyai kemampuan sendiri dalam menyaring informasi yang diterima maupun diproduksi mereka.

Baca Juga :   H. Iwan Kusmawan SH Saatnya Buruh Menjadi Subyek, Bukan Sekedar Obyek

Tidak saja bagi anak-anak, literasi media ini juga harus dimiliki oleh lembaga pendidikan dan orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab mendampingi anak belajar dan menggunakan internet dan media sosial sesuai tingkat usia dan kematangan psikisnya.

“Itu yang akan menjadi kesulitan bagaimana mengawasi perilaku pribadi yang dilatabelakangi faktor penyebabnya. Lalu tadi, kalaupun penggunaan medsos bisa dilarang,  belum tentu menyelesaikan akar masalah dari perlindungan data pribadi anak-anak yang menjadi tujuan UU perlindungan data pribadi. Jadi energi yang dikeluarkan akan sangat besar tapi manfaatnya belum tentu banyak. Dengan kata lain percuma. Tingkatkan saja literasi media digital yang lebih logis,” tuturnya.

Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini menyatakan, jika RUU PDP tentang pembatasan akses media sosial diberlakukan, maka pertanyaan berikutnya, siapa yang mengawasi? siapa yang akan dikenakan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Apakah  penyelenggara, orangtua, atau malah anak yang akan dikenakan hukuman. Jadinya bisa jadi malah makin jauh dari tujuan Undang-undang iti sendiri. Kalau Indonesia memilih pidana dan hanya melarang penggunaan internet dan medsos tanpa melihat akar masalahnya, bisa saja kita akan memilih arah yang salah dan sedang berlaku tidak adil bagi generasi mendatang yang akan menghadapi era teknologi informatika di masa mendatang.

Sebaiknya pendekatan pendidikan berupa  literasi media menjadi plilihan utama dan pidana diakhirkan yang terbatas ditujukan pada penyelenggara layanan. Bukan pada orangtua dan anak.

“Kalau membuat hukum pastinya gampang lewat prosedur baku. Tapi  kita seharusnya belajar banyak produk hukum yang tidak bisa efektif diterapkan karena  tidak mengkaji dengan matang kondisi filosofis dan sosiologis yang akan mempengaruhi penerapan aturan tersebut. Selama pendidikan terhadap masyarakat tidak dilakukan maka aturan tidak efektif atau bahkan bisa berpotensi memakan korban yang tidak perlu,” katanya.(E-018)***

Baca Juga :   Kepala Daerah Dituntut Mampu Suburkan Kegiatan Ekonomi ke Bawah