Azis Syamsudin Bukanlah Pertama Kali Masuk Pusaran Kasus Suap Dan Meminta Fee

51

BISNIS BANDUNG – Nama  Azis Syamsuddin,  bukan pertama kali terseret dugaan kasus suap dan permintaan fee . Azis yang merupakan politikus dari Partai Golkar  yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI , dalam beberapa hari menjadi sorotan masyarakat, dirinya terseret pusaran kasus suap Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial kepada penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Azis disebut memfasilasi pertemuan antara keduanya di kediamannya di Jakarta Selatan.

Pertemuan itu terjadi pada Oktober 2020 di kediaman Azis di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Syahrial meminta kepada Stepanus agar penyelidikan tersebut dihentikan dan perkara di Tanjungbalai terkait dirinya tak naik ke tingkat penyidikan. Stepanus menyanggupinya dengan meminta imbalan Rp 1,5 miliar.Seiring berjalannya waktu, Stepanus sudah menerima realisasi sebesar Rp 1,3 miliar.

Sebelum menjadi Wakil Ketua DPR RI, Azis sempat menduduki kursi dewan di Komisi III yang memiliki ruang lingkup hukum, HAM dan keamanan. Pasangan kerjanya mulai dari Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung, hingga KPK.

Azis yang sempat menjadi Ketua Komisi III saat pemilihan Pimpinan KPK Jilid V yang memunculkan Komjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK bersama Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar , Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

Dikutip dari  Kumparan.com nama Azis di kasus korupsi bukanlah yang pertama. Namanya beberapa kali muncul dalam kasus rasuah, baik di KPK maupun penegak hukum lainnya.

Nama Azis pernah muncul dalam kasus dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah 2017. Kasus tersebut menjerat eks Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Nama Azis di kasus DAK ini muncul saat Perhimpunan Advokasi Pro-Demokrasi melaporkannya ke MKD DPR RI atas dugaan pelanggaran etik meminta fee DAK. Dalam persidangan, Mustafa menyebut ada permintaan fee dari Azis sebesar 8 % dari DAK Lampung Tengah. Tak hanya ke MKD, Azis juga dilaporkan ke KPK oleh LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) terkait kasus yang sama. Fee 8 % yang Azis minta saat menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Baca Juga :   MUI Menolak Sertifikasi Dai Amirsyah: Tidak Jelas Manfaatnya

Terkait kesaksian Mustafa di persidangan yang menyebut dirinya meminta fee 8 %, Azis membantahnya.

Nama Azis juga sempat disinggung dalam kasus penghapusan DPO Djoko Tjandra. Nama Azis kembali mencuat karena diduga turut terseret dalam dugaan korupsi proyek pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu SDM di Kelurahan Ceger, Jakarta Timur, pada tahun 2014. Ia diduga turut menerima sejumlah dana dari perusahaan Permai Group milik M Nazaruddin. Nazaruddin sempat menuding Azis bersama Bambang Soesatyo dan Herman Hery terlibat dalam kasus dugaan kasus tersebut. Selain itu , Azis juga sempat terseret dalam kasus korupsi Simulator SIM mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Pada tahun 2013.  Selain dari Nazaruddin, mantan Ketua Panitia Lelang proyek simulator AKBP Teddy Rusmawan di dalam persidangan membeberkan ada aliran uang  ke sejumlah nama di Komisi III DPR RI, salah satunya Azis. Namun, Azis membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut.  Karena urusan  pengadaan Simulator SIM Korlantas Polri tidak ada hubungannya dengan Komisi III . Ia  menepis berbagai tuduhan beberapa kasus lain yang mencuatkan namanya. (B-003) ***