Azis Syamsudin Mengaku Tidak Sempat Mengecek Naskah UU Cipta Kerja Yang Dikirim Ke Jokowi

3703

BISNIS BANDUNG –  Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengaku tidak sempat mengecek secara keseluruhan naskah omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebelum dikirimkan ke Presiden Jokowi.

Azis menyebut dirinya dan pimpinan DPR lain hanya mengecek secara acak poin-poin dalam naskah UU Cipta Kerja sebanyak 812 halaman tersebut.

“Saya hanya cek secara random [UU Cipta Kerja]. Secara detail tidak mungkin untuk mengecek satu per satu, karena saya tidak ikut dalam pembahasan, dalam panja, dalam timus (tim perumus), dan timsin (tim sinkronisasi),” ujar Azis yang diakui dalam program Mata Najwa yang disiarkan langsung Trans 7, Rabu malam ,(14/10/20) .

Najwa Shihab sempat mengonfirmasi Azis mengenai perbedaan halaman draf omnibus law Cipta Kerja yang beredar di publik pascarapat paripurna yang mengesahkannya jadi undang-undang pada Senin sore, 5 Oktober 2020. Dan apakah sebelum menandatangani UU tersebut, Azis sempat membandingkan atau mengecek secara keseluruhan UU tersebut.

“Kalau membandingkan kan bagian panja (panitia kerja), di baleg (badan legislasi), bagian dari Kesetjenan di bidang keahlian dan pengkajian. Kita hanya mengecek secara administrasi apakah sesuai prosedur atau tidak,” ungkap Azis.

Politikus Partai Golkar itu mengakui , dia memaraf UU tersebut hanya berdasarkan kepercayaan terhadap pimpinan Baleg yang membahas UU Cipta Kerja dan Sekretariat Jenderal DPR.

“Saya harus percaya apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Baleg, baik itu di tingkat rapat kerja, rapat panja , rapat tim perumus dan timsin,” jelas Azis.

Najwa  mempertanyakan mengapa Azis meyakini jika tidak ada perubahan dari naskah UU Cipta Kerja versi 812 halaman dan 005 halaman. Anda yakin enggak ada perubahan? Enggak ada pasal selundupan?’  Dijawab Azis : enggak ada .

Baca Juga :   Angel Lelga, Rentan Kalau Dibawa Stress

Diketahui, pascarapat paripurna DPR pada awal pekan lalu itu, draf yang beredar berjumlah 905 halaman. Lalu, ada lagi draf dengan jumlah halaman 1.028. Atas dua draf tersebut, Baleg DPR sempat menyebut naskah yang beredar ke publik itu bukan yang asli karena omnibus law Ciptaker masih melewati perbaikan teknis.

Tuduhan hoaks

Kemudian ada lagi draf dengan jumlah halaman 1.052, 1.035 serta 812 halaman.

Akhirnya, DPR  memastikan draf yang sudah final dan dikirimkan pada Rabu (14/10) ke Presiden Jokowi untuk ditandatangani, diberi nomor dan masuk lembar negara guna diperundangkan adalah yang berjumlah 812 halaman. Rinciannya, 488 halaman naskah undang. Pengesahan omnibus law Ciptaker menjadi undang-undang  mendapatkan resistensi cukup luas di kalangan rakyat yang kemudian melakukan aksi di sejumlah kota di Indonesia,  hingga saat ini.

Sementara  saat draf naskah UU Ciptaker masih terbilang misterius tersebut karena ada beberapa versi, polisi melakukan sejumlah penangkapan dengan tuduhan hoaks dan jeratan UU ITE.

Dalam acara Mata Najwa, saat ditanya dasar menetapkan  hoaks,  atas naskah final UU Ciptaker yang masih membingungkan, Menkominfo Johnny G Plate menyatakan informasi yang disiarkan pemerintah mengenai Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tak perlu dibantah lagi. (B-003) ***