Azis : Tidak Bisa Digeneralisir Parpol Telah Menjadikan Kadernya Korupsi

20

BISNIS BANDUNG  – Eks Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menegaskan, pernyataan pemerintah yang menyebut adanya pengurus atau anggota FPI yang turut serta bergabung dengan kelompok terorisme, dinilai tidak bisa digeneralisasi. Karena seorang tersebut merupakan oknum yang menyimpang.

“Itu oknum dan tidak dapat digeneralisir  yang jelas FPI menentang segala bentuk terorisme dan aksi teror,” kata Aziz , Kamis (31/12/2020).

 Aziz, mencontohkan ,  terkait anggota partai politik yang  melakukan korupsi. “Jika ada suatu partai banyak anggotanya terjerat kasus korupsi,apa kita dapat generalisir bahwa partai itu menjadikan korupsi jadi tujuannya?,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan ada puluhan pengurus dan anggota FPI yang terlibat tindak pidana terorisme. Organisasi masyarakat itu  telah dilarang melakukan aktivitas di Indonesia.

“Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme,” kata Eddy Hiariej dalam konferensi pers, Rabu (30/12).

Eddy menyampaikan, dari 35 orang tersebut diantaranya 29 orang telah dijatuhi hukuman pidana. Bahkan  tercatat ada 206 pengurus dan anggota FPI yang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya.

“100 di antaranya telah dijatuhi hukuman pidana,” jelas Eddy. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD telah membacakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) Final Nomor 220-4780 Tahun 2020 Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020 di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2020).

Tidak ada namaMahfud

Mahfud MD membuka pengumuman SKB Ormas FPI Final tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Pembacaan SKB itu dilanjutkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.   Final  SKB Ormas FPI  tidak ada tanda tangan Mahfud MD selaku Menko Polhukam.

Baca Juga :   Daftar 15 Aplikasi Berbahaya di Android

SKB itu hanya ditanda tangani enam kepala lembaga negara di bawah koordinasi Mahfud. Enam kepala lembaga negara menandatangani SKB Ormas FPI Final tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam adalah:

1.Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Titto Karnavian

2.Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H aoly

3.Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G Plate

4.Jaksa Agung RI, Burhanuddin

5.Kepala Kepolisian Negara RI, Jenderal Pol Idham Azis

6.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Boy Rafli Amar. (B-003) ***