Banyaknya Asuransi Gagal Bayar Mendorong Terbentuknya Lembaga Penjamin Polis

289

BISNIS BANDUNG – Mencuatnya kasus Asuransi  Jiwasraya yang gagal bayar pada nasabah pemegang polis, bagai sebuah bom waktu yang menimpa Asuransi Jiwasraya, karena beberapa tahun sebelumnya lembaga keuangan ini telah terindikasi kurang sehat, seiring dengan waktu lembaga ini belum dijamah untuk disehatkan, bom waktu keburu mencuatkan kasus Jiwasrya gagal bayar pada nasabahnya yang mencapai sekira Rp 12 triliun lebih. Sebuah nilai yang cukup fantatis.

Menurut Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, Prof Dr Mokhamad Khoirul Huda, SH,  gagal bayar pada pemegang polis tidak terlepas dari belum berfungsinya Lembaga Penjamin Polis di Indonesia. Padahal UU Asuransi  tahun 2014 mewajibkan hal itu.

Ia menyebut, saat ini yang menjadi pengontrol asuransi hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karenanya peran OJK dalam mempercepat berdirinya Lembaga Penjamin Polis harus dioptimalkan.

“Tugas OJK dalam mengawasi lembaga keuangan banyak sekali, diluar asuransi ada perbankan, non perbankan dan lainnnya, kini saatnya untuk membenahi industri asuransi di Indonesia yang jumlahnya sekitar 140. Namun tiap tahun berguguran. Contoh tahun 2015 Bumiasih sudah dipailitkan oleh OJK dan dicabut izinnya. Saya yakin yang lainnya akan menyusul kalau pemerintah tidak melakukan pembinaan,” ungkap Prof Dr Mokhamad Khoirul Huda kepada awak media , belum lama ini.

Khoirul Huda mengkritik  lemahnya pengawasan yang dilakukan OJK, padahal pertiga bulan sekali pengelola asuransi harus melakukan pelaporan.

“Yang pasti pertiga bulan pengelola asuransi melaporkan, tapi kok kebobolan, ini menjadi pertanyaan,” ungkap Khoirul Huda.

Khoirul menyebut, OJK selaku otoritas harus bertanggung jawab, tapi tidak saling menyalahkan. Kasus Jiwasraya bisa  menjadi momen pemerintah untuk melakukan perubahan termasuk, dibentuknya  Lembaga Perlindungan Pemegang Polis. Hal yang dialami Jiwasraya yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena dana yang terkumpul dari premi pemegang polis dipindahkan dari surat utang negara ke saham-saham lapis tiga, sehingga hasil investasinya minus dan kesulitan likuiditas. Klaim polis asuransi dari pemegang polis yang telah jatuh tempo pada akhir 2019 mencapai Rp12,4 triliun yang harus dibayar kepada 17.000 pemegang polis. ”Industri asuransi di Indonesia mengalami banyak sengketa klaim dengan pemegang polis (tertanggung),” ungkap Khoirul Huda.

Berdasar Data Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), sengketa klaim pemegang polis asuransi dari tahun 2006-2014  mencapai 517 kasus dengan rincian sengketa klaim pemegang polis asuransi jiwa sebanyak 269 kasus, asuransi sosial  4 kasus dan asuransi umum  519 kasus. Kemudian tahun 2015-2017 berjumlah 132 dengan perincian, sengketa klaim pemegang polis asuransi jiwa  58 kasus, dan asuransi umum sebanyak 74 kasus.

Ditambahkan Khoirul, sengketa klaim polis asuransi jiwa terjadi karena pada waktu mengisi surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) dan surat keterangan kesehatan (SKK) tertanggung dianggap tidak menjelaskan informasi dengan benar (misrepresentation) atau tidak mengungkapkan fakta-fakta material (non disclosure) yang dibutuhkan penanggung. (B-003) ***