BBNKB Kendaraan Baru Bakal Dihapus?

1321
BBNKB Kendaraan Baru Bakal Dihapus?

BISNIS BANDUNG– Kementrian Perindustrian merencanakan  melakukan penghapusan Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 0 rupiah bagi pembelian mobil baru. Kebijakan ini  diharapkan  bisa memberikan insentif bagi masyarakat  melakukan pembelian mobil baru di tengah lesunya penjualan sektor otomotif di Indonesia.

Pakar Perdagangan Internasional dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Bandung, Yayan Satyakti, Ph.D menyebutkan data Gaikindo per Agustus 2020, penjualan wholesale dan distribusi Agen Pemegang Merek (APM) ke dealer tercatat 32.277 unit naik 47% dibandingkan penjualan Juli 2020 yaitu sebesar 25.283 unit.

ASEAN Automotive Federation melaporkan bahwa penjualan mobil mengalami penurunan sebesar 38.4% selama periode Januari-Agustus 2020. Hanya beberapa negara yang mengalami kenaikan seperti Myanmar sebesar 12.5% (14.033 unit dari 12.475 unit). Brunei mengalami peningkatan sebesar 9.3% dari 7.931 unit menjadi 8.670 unit pada tahun 2020.

Sedangkan Indonesia mengalami penurunan dari 661.919 unit pada tahun 2019 menjadi 323.507 unit di tahun 2020 dengan periode yang sama. Selama periode tersebut, terjadi penurunan tajam sebesar 51.1%. Walaupun demikian, dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya seperti Singapura, Malaysia,

Thailan  dan Filipina  yang terkena kontraksi di atas 7-10%. Indonesia masih menempatii peringkat kedua dibawah Thailand dengan penjualan 456.858 unit  sebagai negara dengan penjualan terbanyak. Walaupun demikin Thailand turun 34% dibandingkan tahun lalu yaitu 685.652 unit.  Hal ini disebabkan potensi pasar Indonesia tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, terutama pasar domestik.

Menurut Gaikindo, share pasar domestik otomotif Indonesia sebesar 55-60% dibandingkan dengan pasar ekspor dintahun 2019. Selama kondisi pandemik ini, jumlah ekspor menurun 50% dibandingkan kondisi sebelum pandemik. Sehingga diharapkan pasar domestic merupakan tumpuan utama dari sektor otomotif agar sektor ini setidaknya bisa tetap menahan 1.3 juta tenaga kerja tetap bekerja selama masa pandemik ini.

Secara teori, kebijakan relaksasi fiskal (BBNKB=0) akan efektif sebagai insentif masyarakat untuk meningkatkan permintaan mobil baru. Dengan menurunkan pajak tersebut  maka masyarakat akan memperoleh keuntungan melalui surplus konsumen dengan tidak mengganggu surplus produsen. Artinya produsen akan tetap memperoleh keuntungan dan menyelamatkan sektor otomotif.

“Dengan  peningkatan penjualan 40% para bulan yang lalu dan penurunan pajak, maka kita dapat melihat adanya offset benefit dari produsen untuk stabilisasi industri otomotif, ungkap Yayan Satyakti, “  kepada Bisnis Bandung,  Senin  (19/10/2020) di Bandung.

Dikatakan Akademisi Unpad ini, jika merujuk pada UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah. BBNKB merupakan bagian dari Pajak Daerah sebagai alat kebijakan fiskal bagi pemerintah sebagai alat pengendali eksternalitas sektor otomotif seperti kemacetan maupun polusi sebagai offset policy untuk pembiayaan pemyediaan barang publik. Sebagai contoh beberapa Provinsi seperti Jawa Barat kontribusi BBNKB sebesa 30-40%, Jawa Timur sebesar 60-80%, sedangkan Sulwesi Selatan sebesar 60-70%. Jumlah pendapatan ini merupakan “offset revenue” dari industri otomotif yang menunjang terhadap kemandirianndaerah untuk memebiayai pembangunan, apalagi ditengah pembiayaan publik seperti bansos pada masa pandemik ini.

Tampaknya ada dua kondisi kontradiktif yang dihadapi oleh pemerintah pusat dengan daerah tentang BBNKB. Secara makro pemerintah pusat memang memfokuskan penyelematan sektor otomotif agar dapat bertahan dalam kondisi ketidak pastian.

“Sedangkan pemerintah daerah memerlukan Pajak Daerah BBNKB untuk membiayai pelayanan publik ditengah masa pandemik ini. Kebijakan BBNKB akan menurunkan pendapatan aslindaerah secara signifikan,” tuturnya. (E-018)***