Belum Memenuhi Syarat Penyidikan Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Suap Jenderal Polisi

3

BISNIS BANDUNG – Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, Brigjen Pol Djoko Poerwanto  berjanji akan kembali mempelajari dan melengkapi berkas red notice yang dikembalikan Kejagung dalam kasus yang menyeret dua jenderal korps Bhayangkara sebagai tersangka penerima suap.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara penanganan dugaan suap dalam kasus penghapusan red notice terpidana Djoko S Tjandra, ke Bareskrim karena belum memenuhi syarat penyidikan.

“P19 itu diawali P18 bahwa berkas perkara yang kita kirimkan dalam tahap satu belum dinyatakan lengkap kemudian tindak lanjutnya, adalah petunjuk secara formil dan materil dimana P19, kami baru terima Jumat tanggal 11 ,” ujar Djoko usai menghadiri gelar perkara kasus suap Djoko Tjandra di Gedung KPK kepada wartawan, Jumat (11/9).

Ditegaskan Djoko , pihaknya  akan kembali mempelajari dan melengkapi berkas yang dikembalikan Kejagung dalam kasus yang menyeret dua jenderal korps Bhayangkara sebagai tersangka penerima suap.

Sebagai informasi, P18 merupakan istilah hukum yang menyatakan berkas perkara penanganan usai dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum belum lengkap. Dan oleh karenanya, berkas itu perlu dikembalikan, yang diberi kode P19.

Bismillah yang terbaik kita lakukan setidaknya kita menjawab P19 dari yang telah dikeluarkan oleh teman-teman Kejaksaan,” ujar Djoko.

Bareskrim sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan suap dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejagung ,Kamis (3/9/20) pekan lalu.

Dalam kasus red notice ini, empat tersangka , yakni Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai penerima. Lalu, pengusaha Tommy Sumardi dan Djoko Tjandra, selaku pemberi suap.

Rabu (8/9), Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana mengatakan,Penuntut Umum mengembalikan berkas tersebut dengan sejumlah petunjuk.

Namun demikian, Fadil tidak menjelaskan  mengenai poin-poin petunjuk yang dimintakan agar dilengkapi penyidik. Menurut Fadil, hal tersebut sudah masuk ke dalam materi penyidikan kasus surat jalan Djoko Tjandra yang tidak dapat diungkap.

Kemungkinan ada kaitan

Sementara itu , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut,  tak menutup kemungkinan ada kaitan dalam kasus suap terpidana Djoko S Tjandrayang menyeret dua lembaga penegak hukum, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Pasti ada kaitannya, tapi kembali lagi tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan jangan sampai satu perkara besar itu tinggal per bagian-bagian atau klaster-klaster,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/9).

Dikatakan, hal tersebut setelah melakukan gelar perkara terkait kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Alex  berharap pihaknya mendapat gambaran utuh dalam kasus yang menyeret pegawai dari korps Bhayangkara dan Adhyaksa tersebut.Disebutkan,  keterlibatan KPK dalam penanganan kasus gratifikasi dan suap yang melibatkan Djoko Tjandra, baik di Kejagung maupun Bareskrim, sejauh ini hanya pada tahap koordinasi dan supervisi.

“Kami tidak ingin melihat perkara itu berdiri sendiri-sendiri seolah-olah Djoko Tjandra menyuap pejabat polisi itu berbeda dengan perbuatan dia menyuap pejabat di Kejaksaan. Ini yang sebetulnya tujuan daripada kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK,” ujar Alexander.

Dari penetapan dua status tersangka dalam kasus Djoko di Bareskrim, dia menyebut KPK hanya mendalami dugaan aliran dana dalam kasus penghapusanred notice. Sedangkan untuk kasus pembuatan surat jalan Djoko Tjandra, Alexander mengatakan itu bukan kewenangan lembaga antirasuah.

Dalam kasus tersebut, dijelaskan Alexander , KPK tak serta merta dapat mengambil alih penanganan. Ada sejumlah syarat KPK dapat mengambil alih penanganan kasus, di antaranya penanganan yang berlarut-larut oleh penegak hukum lain. (B-003) ***