Belum Terungkap Dalam Persidangan Bagaimana Djoko Tjandra Bisa Percaya Pada Jaksa Pinangki

24

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada empat hal yang belum terungkap dalam kasus dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari yang mulai disidangkan Rabu (23/9/2020). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, ICW meragukan kelengkapan berkas Kejaksaan Agung ketika melimpahkan perkara yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi..

Kurnia menuturkan, pertama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menjelaskan apa yang disampaikan Pinangki sehingga Djoko Tjandra dapat memercayai Pinangki. Menurut Kurnia, mustahil buronan kelas kakap seperti Djoko Tjandra begitu mudah percaya kepada Pinangki yang  tidak memegang jabatan penting di Kejaksaan Agung. Kedua, JPU juga tidak menjelaskan langkah yang telah ditempuh Pinangki untuk menyukseskan action plan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung. Ketiga, dakwaan JPU juga tidak mengungkap jaringan Pinangki dan Anita Kolopaking di MA serta upaya yang telah dilakukan Pinangki untuk memperoleh fatwa.

“Tentu dengan posisi Pinangki yang hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan, mustahil dapat mengurus fatwa yang nantinya kemudian diajukan oleh Kejaksaan Agung secara kelembagaan,” kata Kurnia. Kemudian yang ke empat, JPU juga tidak mengungkap adanya oknum jaksa lain yang membantu upaya Pinangki mengurus fatwa di MA.

“Sebab, untuk memperoleh fatwa tersebut ada banyak hal yang mesti dilakukan, selain kajian secara hukum, pasti dibutuhkan sosialiasi agar nantinya MA yakin saat mengeluarkan fatwa,” ujar Kurnia.  Jaksa Pinangki Sirna Malasari memasukkan nama sejumlah pejabat dalam action plan atau semacam proposal  kepengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra di Mahkamah Agung. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020), terungkap adanya 10 poin dalam action plan tersebut. Poin pertama adalah penandatangan security deposit atau akta kuasa jual yang akan dilaksanakan pada 13-23 Februari 2020 dengan Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya sebagai penanggung jawab.

Baca Juga :   Walhi : Transparansi Pelaporan Bank Dunia Alokasikan Dana Tp 1,4 Triliun Untuk Citarum

“Action yang kesatu adalah penandatangan security deposit atau akta kuasa jual yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagai jaminan apabila security deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi,” kata jaksa dalam siaran langsung di akun YouTube KompasTV yang dikutip BisnisBandung.com.  Poin kedua adalah pengiriman surat dari pengacara kepada pejabat Kejagung bernama Burhanuddin.   Surat yang dimaksud adalah permohonan fatwa dari pengacara kepada Kejagung agar diteruskan kepada MA. Langkah kedua ini rencananya dilakukan pada 24-25 Februari 2020 dengan penanggung jawab Andi Irfan serta Anita Kolopaking. “Action yang ketiga adalah BR (Burhanuddin/pejabat Kejagung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/pejabat MA),” kata Jaksa. Pinangki  memasukkan nama mantan Ketua MA Hatta Ali dalam poin ketiga.  Menurut jaksa, poin ketiga yang dimaksud Pinangki adalah tindak lanjut dari surat pengacara yang sebelumnya dikirim terkait permohonan fatwa di MA. Poin ini menjadi pertanggungjawaban Pinangki serta Andi Irfan Jaya dan rencananya dilakukan pada 26 Februari-1 Maret 2020. Poin keempat, pembayaran tahap I atas kekurangan consultant fee sebesar 250.000 dollar AS kepada Pinangki dari Djoko Tjandra yang direncanakan pada 1-5 Maret 2020. Ini merupakan pembayaran lanjutan setelah Djoko Tjandra memberi uang muka sebesar 500.000 dollar AS atau 50 % dari total imbalan yang dijanjikan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari memberikan uang yang diterimanya dari Djoko Tjandra kepada Anita Kolopaking sebesar 50.000 dollar Amerika Serikat. Padahal, uang yang seharusnya diterima oleh Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra sebesar 100.000 dollar AS. Uang itu diserahkan Djoko untuk kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020). “Terdakwa (Pinangki) menerima pemberian uang sebesar 500.000 dollar AS yang sebagiannya sebesar 100.000 dollar AS untuk Dr. Anita Dewi A. Kolopaking, namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar 50.000 dollar AS,” kata Jaksa masih dalam siaran langsung di akun Youtube KompasTV . Pada 25 November 2019, Djoko Tjandra menginstruksikan adik iparnya, almarhum Herriyadi Angga Kusuma untuk memberikan uang sebesar 500.000 dollar AS kepada Andi Irfan Jaya di sekitar mal Senayan City. Uang itu merupakan uang muka dari total 1 juta dollar AS yang dijanjikan Djoko Tjandra kepada Pinangki. Lalu, almarhum Herriyadi memberikan uang tersebut kepada Andi Irfan pada 26 November 2019 dan melaporkan pelaksanaannya kepada Djoko Tjandra melalui aplikasi WhatsApp. Uang tersebut kemudian diberikan Andi irfan kepada Pinangki. Pada hari yang sama, sekitar pukul 21.30 WIB, Pinangki memberi uang sebesar 50.000 dollar AS ke Anita di Apartemen Darmawangsa Essence, Jakarta Selatan. (B-003) ***

Baca Juga :   Fettucini Carbonara