BEM SI Menyayangkan Jokowi Malah  Pergi Ke Kalteng Ditengah Puncak  Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja

8

BISNIS BANDUNG – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyayangkan kepergian Jokowi yang memilih pergi ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk menengok kawasan lumbung pangan, di antaranya sawah dan peternakan bebek, ketimbang menemui demonstran. BEM SI  menjadi salah satu organ yang vokal menyuarakan penolakan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, turut unjuk rasa, bergabung bersama gelombang demonstrasi yang memuncak pada Kamis (8/10/2020) pekan lalu.

Selepas aksi unjuk rasa, BEM SI merilis sejumlah pernyataan sikap soal penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang masih akan terus digaungkan hingga beleid itu dibatalkan. Aliansi BEM SI  menyoroti sikap pemerintah dalam menghadapi gelombang protes ini. Dikutip dari Kompas.com  BEM SI menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menanamkan niat dan usaha yang kuat. “Bahwasanya kita belum kalah!” ungkap Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian melalui keterangan tertulis , Senin (12/10/2020).

Aliansi BEM SI mengklaim tetap akan mendesak agar UU Cipta Kerja dapat dibatalkan, termasuk  mendesak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perppu. “Ekskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat dibangun tidak hanya terbatas pada tanggal 8 Oktober saja, tetapi narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai Pemerintah RI dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja,” ujar Remy yang dikutip Bisnis Bandung.com  dari Kompas.com  .

Aliansi BEM SI menyayangkan kepergian Jokowi yang memilih pergi ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk menengok kawasan lumbung pangan, di antaranya sawah dan peternakan bebek, ketimbang menemui demonstran. “Sangat disayangkan pecahnya aksi massa saat itu, lagi dan lagi, Presiden RI dalam hal ini Joko Widodo tidak bersedia hadir menemui massa aksi, justru menyampaikan konferensi pers setelah aksi selesai di Istana Bogor,” ujar Remy .  Padahal, Jokowi jadi tumpuan harapan masyarakat yang merasa dirugikan oleh UU Cipta Kerja. Presiden punya kekuasaan untuk menerbitkan Perppu guna membatalkan UU Cipta Kerja, seandainya ia mau menggunakannya untuk membela buruh. Nilai disinformasi UU Cipta Kerja dipicu pemerintah.

Aliansi BEM SI menganggap pemerintah tengah memutarbalikkan narasi elemen masyarakat dalam menolak UU Cipta Kerja. Pemerintah menuding bahwa gelombang protes massa dilatarbelakangi oleh hoaks dan disinformasi seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, bahkan disponsori pihak tertentu seperti dituduhkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Dalam hal ini pemerintah yang menciptakan disinformasi,  juga lembaga kesayangannya (DPR), mengesahkan UU siluman karena draf final pun tidak tersedia untuk diakses publik,” kata Remy. Aliansi BEM SI beranggapan, pemerintah membuat keresahan baru di tengah masyarakat dengan tuduhan-tuduhan. Padahal, pemerintah semestinya mengemban tanggung jawab untuk transparan dan terbuka ketika membahas UU Cipta Kerja, bukan menutup-nutupinya dari publik.

“Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan,” ujar Remy menegaskan. (B-003) ***