Bener, Gak Boleh Nitip?

209
Malah Minta Diperketat

Walikota Bandung, Oded M. Danial, menegaskan, warga kota Bandung  harus berjalan pada prosedur yang ditetapkan. Dalam penerimaan peserta didik baru, tahun ajaran 2021 di wilayah Kota Bandung dilakukan dengan cara daring atau online. Jalur itu ditempuh sesuai peraturan pemerintah.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Oded menekankan, tidak ada lagi  titip menitip calon anak didik kepada orang dalam. Dengan sistem online, hampir semua celah suap atau titip, tertutup rapat. Orangtua calon siswa dan pihak sekolah tidak dapat berhubungan secara tatap muka. Baik orangtua calon maupun petugas PPDB di sekolah, tidak punya kesempatan melakukan negosiasi berbasis rasuah , suap, atau gratifikasi.

Penegasan Walikota Bandung itu senarnya bukan pernyataan baru. Sejak dulu imbauan seperti itu selalu didengungkan pada saat musim penerimaan anak didik baru. Namun hampir pada setiap musim PPDB, ada saja berita terbukanya jalan belakang. Anak-anak yang orangtuanya berkemampuan, tanpa harus repot bisa masuk sekolah favorit.

Sejak lama pemerintah melakukan upaya memotong mata rantai suap menyuap atau titip menitip itu. Selain berusaha menghapus istilah sekolah favorit, pemerintah menerapkan sistem zonasi. Hanya calon siswa yang berada di lingkungan seolah itu saja yang dapat diterima di sekolah itu. Sistem itu menimbulkan pro-kontra. Kalangan pendidikan menilai sistem zonasi itu justru menimbulkan perasaan iri di masyarakat. Ada yang berpendapat, sekolah bergengsi hanya untuk kalangan elit saja. Soalnya, hanya kaum elit yang bertempat tinggal di sekitar sekolah bergengsi itu.

Golongan masyarakat kelas bawah yang betempat tinggal di  pinggir kota, tidak punya kesempatan, meskipun anaknya pintar, masuk sekolah bergengsi. Banyak calon anak didik yang bertempat tinggal di wilayah terpencil atau di area yang jauh dari sekolah yang sulit masuk sekolah. Secara zonasi mereka berada di luar zonasi yang ditetapkan. Di lingkungannya tidak ada sekolah, khususnya SMP/SMA.

Baca Juga :   Dari Mana Dananya?

Masalah itu terus mencuat setiap musim PPDB. Tanpa keberanian orang tuanya menitipkan anaknya ke sekolah di area zonasi, anaknya harus masuk sekolah yang  secara mutu kurang memadai.

Imbauan Walikota Bandung agar warga Bandung mengikuti PPDB sesuai prosedur, tidak boleh menggunakan cara titip menitip, tentu saja sangat normatif. Warga Bandung sudah hafal benar, prosedur dan larangan itu. Yang mereka harapkan, pemerintah menciptakan sistem PPDB yang lebih adil, merata, membuka kesempaan bagi calon peserta  didik mengikuti pendidikan di sekolah yang akreditatif tinggi.

Bangunlah sekolah (SMP/SMA)  secara lebih merata di berbagai tempat. Lakukan akreditasi secara terbuka tanpa membedakan fasilitas  belajar dan mengajar. Kelengakapan fasilitas dengan mengandalkan peranserta orangtua murid, justru akan memunculkan sekolah-sekolah favorit baru. Semua fasilitas pendidikan di sekolah harus disediakan pemerintah, tidak boleh mengandalkan peranserta orangtua murid. Para orang tua boleh melengkapi fasilitas belajar bagi anaknya belajar di rumah. Ajaklah teman-temannya yang tidak memiliki fasilitasd itu, secara berkelompok belajar bersama  di rumah. ***