BIN Tidak Berwenang Menangkap BIN, Lembaga Intelijen Memburu Koruptor Secara Tertutup

3780

BISNIS BANDUNG – Merespons pernyataan peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah yang meminta agar kinerja Kepala BIN Budi Gunawan dievaluasi terkait lolosnya buron kasus hak tagh (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Badan Intelijen Negara (BIN) beralasan tak memiliki kewenangan menangkap dan tak bisa mengintervensi proses hukum terkait buronan Djoko Tjandra yang bebas keluar-masuk Indonesia.

“Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2011 [tentang Intelijen Negara], BIN tidak mempunyai kewenangan penangkapan baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto, melalui pesan singkat, Rabu (29/7).

Wawan menjelaskan, bahwa BIN bukan lembaga penegak hukum. Pekerjaan BIN adalah memberi masukan kepada Presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara.

“BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga laporan BIN langsung ke Presiden tidak disampaikan ke publik,” ujar Wawan.

BIN bertindak juga sebagai koordinator lembaga intelijen negara dan melakukan koordinasi dengan penyelenggara intelijen negara lainnya, yaitu TNI, kepolisian, kejaksaan, serta intelijen kementerian atau non-kementerian.

Yang dilakukan BIN selama ini,lanjut Wawan, adalah melakukan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup.

“Sebagaimana terjadi pada kasus pada penangkapan buronan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono. Termasuk dalam kasus Maria Pauline Lumowa yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham,” jelas Wawan.

Terkait kasus Djoko Tjandra, Wawan menyebut ,  BIN memang memiliki kewenangan untuk melakukan operasi di luar negeri, bahkan BIN juga memiliki perwakilan di luar negeri termasuk dalam upaya mengejar koruptor.Namunh menurutnya, tidak semua negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Jika ada koruptor yang menetap di negara yang tak memiliki perjanjian dengan Indonesia  akan dilakukan upayaa lain untuk menangkap mereka.

Peneliti dari ICW Wana Alamsyah sebelumnya mengatakan BIN tak mampu melacak keberadaan Djoko Tjandra yang berhasil masuk dan keluar lagi dari Indonesia dengan bebas.

Hal ini menurut Wana berbeda dengan kinerja BIN periode sebelumnya yang berhasil memulangkan dua buron kasus korupsi, yakni mantan Bupati Temanggung, Totok Ari Prabowo yang ditangkap di Kamboja pada 2015 dan Samadikun Hartono di China pada 2016.

“Kasu Djoko Tjandra , mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal,” tambah0 Wana dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7). (B-003) ***