BPK Memberi Opini Disclaimer Laporan Keuangan Jiwasraya Tidak Diyakini Kebenarannya

78

BISNIS BANDUNG – Kasus Jiwasraya bagai bom waktu yang  mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an.  Tahun 2006 Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp 3,29 triliun.

Tahun 2008 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni Rp5,7 triliun pada 2008 dan Rp 6,3 triliun pada 2009.

2010-2012: Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rp1,3 triliun pada akhir 2011. Tapi Kepala Biro Perasuransian Isa Rachmatawarta menyebut, metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab, keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis.
Karenanya, pada Mei 2012, Isa menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajar
Pada 18 Desember 2012, Bapepam-LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan . JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerja sama dengan bank (bancassurance). Tapi ternyata produk ini malah ikut menambah sakit perseroan lantaran menawarkan bunga tinggi, yakni 9 – 13% .

Keterangan yang dihimpun BB lebih  jauh menyebutkan ,pada tahun 2014 di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepakbola asal Inggris, Manchester City.

Tahun 2017 kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai Rp21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba Rp2,4 triliun naik 37,64 % dari tahun 2016.
Sepanjang tahun 2013-2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun.
Kemudian pada tahun 2018 Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar Rp10,9 triliun.

Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama
Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai direktur utama Jiwasraya.
Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN.
Indikasi kejanggalan itu betul, karena hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCoopers (PwC) atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp 428 miliar.

Investasi pada aset-aset berisiko

Agustus 2018, sewaktu Menteri BUMN dijabat Rini Soemarno,  direksi dikumpulkan untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Rini juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya.
Oktober-November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp 802 miliar.
Berlanjut  dengan penunjukan Hexana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam.
Hexana mengungkap, Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (RBC) 120 %. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp 50,5 triliun.

Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp 27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar Rp15,75 triliun.
November 2019, Kementerian BUMN kabinet baru di bawah kepemimpinan Erick Thohir  melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan.
Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya.

Selain Kejagung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Jaksa Agung ST Burhanuddin  mengatakan, Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko. (B-003) ***