Bukan Negara Sekuler Atur Berpakaian Seragam Kekhasan Agama

52

BISNIS BANDUNG –  Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Seragam dan atribut yang menutup aurat, termasuk berjilbab merupakan bagian dari proses pendidikan untuk mengamalkan ilmu dan memberikan keteladanan

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum MUI Miftahul Akhyar itu, revisi diperlukan agar SKB 3 Menteri tersebut tidak memicu kegaduhan dan ketidakpastian hukum.

SKB  berpotensi memicu polemik, misalnya berkaitan dengan tidak boleh mewajibkan siswa dan atau tenaga pendidik di sekolah mengenakan atribut kekhasan agama tertentu.  Hal ini harus diperjelas bahwa aturan berlaku hanya pada pihak yang berbeda agama.

“Sehingga tidak terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain,” tulis MUI dalam surat pernyataan itu.

MUI juga menyebut pemerintah mestinya membuat kebijakan yang melonggarkan kepada sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk membuat pengaturan positif yang arahnya menganjurkan. Misalnya membolehkan dan mendidik para peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya, termasuk dalam berpakaian seragam kekhasan agama.

MUI memandang pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi penanaman nilai-nilai (transfer of values) dan pengamalan ilmu serta keteladan (uswah).

“Sekolah yang memerintahkan atau mengimbau peserta didik, dan tenaga kependidikan agar menggunakan seragam dan atribut yang menutup aurat, termasuk berjilbab, merupakan bagian dari proses pendidikan untuk mengamalkan ilmu dan memberikan keteladanan,” tulis dalam surat tersebut.

MUI meminta pemerintah fokus dalam mengatasi masalah pandemi covid-19 alih-alih sibuk dengan aturan seragam sekolah. Karenanya hal-hal yang menimbulkan kontroversi semestinya dihindari oleh semua pihak sehingga bangsa Indonesia lebih ringan dalam menghadapi Covid-19 dan dapat menyelesaikan masalah-masalah nasional lainnya untuk kepentingan bersama.

Baca Juga :   Kurang Gizi Memprihatinkan

Namun demikian, MUI menghargai sebagian isi SKB 3 Menteri dengan beberapa pertimbangan, keyakinannya dan tidak boleh dilarang oleh pemerintah daerah dan sekolah.

Bukan negara sekuler

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menegaskan seharusnya pemerintah mewajibkan sekolah mengatur para muridnya untuk berpakaian seragam sesuai dengan agamanya masing-masing.

Hal itu dikemukakan Anwar untuk mengkritik langkah pemerintah yang mengeluarkan aturan sekolah tidak boleh mewajibkan penggunaan seragam dan atribut terkait agama.

Ia memandang  kebijakan yang dibuat dalam sektor pendidikan seharusnya berdasarkan nilai-nilai dan ajaran agama.

“Negara kita harus menjadi negara yang religius bukan negara yang sekuler, negara seharusnya mewajibkan siswa dan siswi di sekolah bisa berpakaian seragam sesuai ajaran agama dan keyakinannya masing-masing,” ujarnya.

“Hal itu membuat anak-anak didik kita supaya menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Siswa-siswi kita yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu semestinya sesuai dengan konstitusi harus kita wajibkan untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya ,” tutur pria yang juga Ketua PP Muhammadiyah .

SKB tersebut ditandangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.  (B-003) ***