Bupati Pituin Untuk Optimalisasi SDM dan SDA Di Kabupaten Bandung

31

BISNIS BANDUNG – Pengamat Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si mengatakan, peta politik dalam Pilkada Kabupaten Bandung jika dibandingkan dengan lima tahun kemarin, pada tahun 2020 cukup terbuka. Hal itu terjadi karena Bupati Bandung Dadang Naser sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mencalonkan kembali. Walaupun ada incumbent lainnya, seperti Wakil Bupati Bandung Gungun Gunawan, tetapi tentu tidak lebih berat daripada Dadang Naser. Begitu pun munculnya nama istri Dadang Naser: Kurnia Dadang Naser. Namun, tetap ia pun tidak sekuat Dadang Naser. Fakta tersebut memberikan peluang tebuka untuk munculnya calon-calon lain di luar lingkaran incumbent. Bahkan, mungkin calon-calon dari luar Kabupaten Bandung, misalnya, dari Jakarta atau Kota Bandung. Yang menarik dari Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 adalah akan bermunculannya calon-calon lain, baik yang berasal dari Kabupaten Bandung maupun dari luar Kabupaten Bandung. Mereka cenderung memiliki “kemampuan” yang setara, terutama terkait dengan aksesitas di mata warga Kabupaten Bandung, sehingga mereka akan jorjoran adu “geulis” agar mendapat simpati dari warga Kabupaten Bandung.

Dalam adu “geulis” ini, mereka bisa menggunakan kekuatan uang yang banyak melalui money politic, pengaruh orang tua jika mereka anak tokoh Kabupaten Bandung, kekuatan Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, bahkan organisasi keagamaan dan popularitas artis. Metode pengerahan ASN dan pemanfaatan anggaran daerah pada Pilkada sebenarnya metode usang, tetapi cenderung efektif. “Hal itu biasanya dilakukan kalau incumbent nyalon lagi. Mungkin jika istri Dadang Naser nyalon bisa saja terjadi. Namun, untuk Wakil Bupati Gungun karena dari PKS, saya tidak yakin ia akan melakukan metode pengerahan ASN. Metode PKS yang saya amati selama ini bukan ke ASN, tetapi ke generasi muda. Apalagi ASN di Kabupaten Bandung tidak terlalu banyak, sekitar 20.000-an. Untuk bermain anggaran pun sulit di Kabupaten Bandung karena anggarannya kecil, APBD Kabupaten Bandung hanya sekitar empat triliyunan.

Menurut Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si lebih menarik memang kalau berbicara figur yang cocok bagi pemimpin Kabupaten Bandung ke depan. Menurutnya, kriteria untuk menjadi Bupati Bandung yang pertama harus orang yang tahu dan paham kondisi Kabupaten Bandung dari berbagai aspek, baik karakteristik warganya, geografis dan topograpis wilayahnya, termasuk sumber daya yang ada di Kabupaten Bandung. Mungkin lebih real adalah harus orang Kabupaten Bandung asli: Lahir dan dibesarkan di Kabupaten Bandung. Namun, modal tersebut belum cukup. Orang tersebut harus memiliki kreativitas yang tinggi, daya imaginasi untuk melakukan inovasi yang tinggi. Bahkan, tuntutan syarat tersebut sebetulnya harus dimiliki oleh semua calon kepala daerah dimanapun. Namun, untuk Kabupaten Bandung itu syarat wajib. Karena kelemahan Pemerintahan Kabupaten Bandung selama ini adalah kurang adanya daya inovatif, sehingga sumber daya yang ada belum dioptimalkan. Hal itu berdampak pada tingkat popularitas daerah dan nama kepala daerahnya yang rendah dibandingkan dengan daerah dan kepala daerah lainnya. “Saya yakin, kalau Kabupaten Bandung dipimpin oleh figur yang kreatif, inovatif akan lebih maju ketimbang Kota Bandung. SDM dan SDA Kabupaten Bandung sebenarnya sangat potensial, tetapi kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga sekarang Kabupaten Bandung ketinggalan dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Kalau dioptimalkan oleh pemimpin yang kreatif dan inovatif, insya Allah Kabupaten Bandung akan lebih maju, bahkan saya yakin lebih maju dari Kota Bandung karena potensi wilayahnya juga lebih hebat dari Kota Bandung. Termasuk SDM yang ada di Kabupaten Bandung justru sekarang banyak diberdayakan di Kota Bandung”

Ditegaskannya, banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati Bandung ke depan, di antaranya, mengekplor kreasi pemanfaatan sumber daya alam, bisa menggunakan modal Pemerintah atau masyarakat Kabupaten Bandung atau mendatangkan investor luar agar semua sumber daya alam dapat dimanfaatkan. Kabupaten Bandung kan sangat luas, karakteristik wilayahnya variatif lagi, dari mulai pertanian, perkebunan, wisata alam, kehutanan, peternakan, pabrikan, dan lain-lain banyak sekali. Kemudian, Bupati pun harus bekerjasama dengan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bandung. Inventarisasi sumber daya manusia yang potensi yang tinggal di Kabupaten Bandung, mereka ajak bicara, beri kesempatan untuk berkreasi jangan malah dianggap saingan.

Akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini pesimis Pilkada Kabupaten Bandung akan mendorong menggeliatnya perekonomian masyarakat. Apalagi dengan anggaran yang kecil sekitar seratus milyaran lebih. Masyarakat Kabupaten Bandung tidak bisa banyak berharap dari penyelenggaraan Pilkada untuk berdampak ke kehidupan ekonomi warga. Yang harus diharapkan dan diperjuangan oleh warga Kabupaten Bandung justru figur yang dipilih. Sosok pemimpin lah yang akan menentukan kehidupan warga Kabupaten Bandung. Apakah mau tetap jalan di tempat atau maju, September 2020 lah saatnya warga Kabupaten Bandung mengubah nasib. “Menurut saya, Pilkada Kabupaten Bandung akan stagnan seperti Pilkada sebelumnya jika menggunakan sumber daya yang ada saja seperti sekarang ini, termasuk juga tingkat partisipasi politik warganya dalam memilih kepala daerah pun akan tetap sama, seperti tahun 2015 sekitar 63%, bahkan bisa saja menurun”.

Konflik dalam Pilkada Kabupaten Bandung pun akan biasa-biasa saja, persaingan ada, tetapi tidak akan menyulut konflik yang besar. Agar Pilkada Kabupaten Bandung lebih dinamis yang dapat mendorong partisipasi meningkat dan mungkin juga menyebabkan eskalasi konflik meningkat adalah figure-figur yang baru yang mencalonkan. Bolehlah misalnya munculnya calon dari artis, pejabat dari pusat yang sudah popopuler, tapi harus orang Kabupaten Bandung, pungkas Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si .  (E-018)***