Bupati/Walikota Wajib Pantau Harga Sembako

239

BISNIS BANDUNG- Para bupati/walikota di Provinsi Jawa Barat diwajibkan memantau harga-harga kebutuhan pokok masyarakat berikut distribusinya supaya terjadi keseimbangan, terutama di daerah yang inflasinya tinggi. Lebih-lebih mereka kini sudah menjadi ketua tim pengendali inflasi daerah (TPID) tidak ada alasan untuk tidak memantaunya, sebab jika lengah akan timbul masalah.

Kewajiban para bupati/walikota memantau harga sembako itu sesuai dengan Instruksi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat dirinya dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan para bupati/ wali kota se-Jabar serta Bank Indonesia Perwakilan Jabar menggelar high level meeting di Gedung Sate Bandung beberapa waktu lalu.

Dalam siaran persnya pekan ini, Aher memahami bahwa hukum dasar perdaga­ngan adalah adanya suplai dan permintaan masyatakat. Bila permintaan mencukupi kemudian suplai juga stabil maka terjadilah stabilitas harga. “Tapi kalau ada gejolak harga berarti ada persoalan, kemungkinannya adalah suplainya tetap tapi permintaan naik,” katanya.

Kemungkinan lainnya, permintaan tetap tapi suplai turun atau suplai turun permintaan naik, hal itulah yang paling dikhawatirkannya. Namun Aher menegaskan, ketika ada gejolak harga tak serta merta persoalan ada pada hukum dasar perdagangan. “Ketika ada gejolak harga tentu kita tidak harus berkutat pada hukum dasar tapi lihat dulu ada masalah apa,” ujarnya.

Ia mengatakan, harus diteliti lebih jauh, karena bisa saja persoalan seperti itu muncul karena ada aksi premanisme, monopoli distribusi, struktur pasar yang tidak normal, atau karena faktor infrastruktur jalan yang menghambat distribusi sehingga menyebabkan kenaikan harga.

“Jangan-jangan ada premanisme di distribusi, monopoli distribusi atau boleh jadi persoalannya pada infrastruktur jalan atau struktur pasar yang tidak normal,” katanya.
“Saya ingin gejolak harga yang berakibat pada inflasi itu diteliti terlebih dahulu ja­ngan sampai kita menyerah begitu saja,” lanjut Aher. Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jabar Wiwiek Sisto Widayat menjelaskan, inflasi adalah salah satu indikator ekonomi penting setelah PDB.

Menurut Wiwiek inflasi merupakan bentuk stabilitas ekonomi yang selalu dipantau setiap hari karena bila harga-harga kebutuhan masyarakat bergejolak maka akan berpengaruh pada kesejahteraan masyatakat. “Banyak faktor yang mempengaruhi inflasi tapi ada empat faktor besar yang menyebabkan inflasi tinggi,” kata Wiwiek.

Penyebab pertama menurutnya adalah masalah pasokan atau distribusi dan kedua, terkait dengan keterbatasan pada infrastruktur. “Kita paham bahwa infrastruktur di Jabar termasuk baik dibanding daerah lain tetapi masih harus terus ditingkatkan lagi,” katanya.

Selain itu, struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga juga mempengaruhi inflasi. “Kita tahu komoditas utama masyarakat sangat ditentukan oleh struktur pasarnya seperti apa,” ujar Wiwiek. Terakhir yaitu terkait dengan aspek inflasi itu sendiri, bagaimana harapan-harapan masyarakat terhadap inflasi.

“Begitu masyarakat berhatap inflasi tinggi maka biasanya inflasi tinggi pun akan terjadi,” katanya. Menurut Wiwiek, melihat perekonomian Jabar tahun 2017 ini trennya sedang me­ngalami pelemahan dan pelemahan ini juga terjadi secara nasional bukan hanya di Jabar. (B-002)***