Buruh pun Bergerak

343

    SELASA, 6 Oktober 2020,  ribuan buruh bergerak melakukan unjuk rasa, baik di Jakarta maupun di daerah.  Secara serempak, kaum buruh mendesak pemerintah, terutama DPR, mencabut kembali Omnibus Law atau Undang-undang Kerja.  Sebagaimana diketahui UUCipta  Kerja disahkan DPR, Senin 6 Oktober 2020. UU itu sejak masih menjadi Rancangan Undang-undang (RUU) telah  ramai dibicarakan antara yang pro dan kontra.    

    Semua serikat pekerja di Indonesia sejak awal sudah berkeberatan diundangkannya RUU Kerja tersebut. Namun di DPR, hanya dua fraksi yang berkeberatan bahkan pada sidang umum DPR kemarin, satu fraksi di antaranya melakukan walk out.  Sedangkan kaum buruh melalui semua serikatnya menolak total UU Cipta Keja itu. Alasannya, banyak pasal yang jusru menyengsarakan dan menyulitkan kaum pekerja. UU yang baru itu jauh lebih buruk dibanding UU No. 13 yang lalu. UU Kerja yang baru itu dianggap sangat kapitalistis. Menguntungkan investor dan pengusaha. Karena itu  sebagian masyarakat meminta pembahasan UU itu ditunda sampai keadaan Indonesia lebih kondusif, tidak lagi dibayangi pandemi Covid 19.

   Sedangkan pemerintah dan DPR berpendaoat sebaliknya. Para anggota DPR beranggapan, Omnibus Law UU Cipta Kerja utu justru diundangkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya kaum pekerja. Lapangan kerja terbuka lebih lebar karena masuknya investasi yang semakin deras, Itulah jawaban, mengapa UU Cipta Kerja tersebut seolah-olah dipacu agar segera disahkan. Awal tahun 2021, investasi akan masuk Indonesia dari berbagai negara. Kaum investor menginginkan adanya regulasi yang tidak terlalu memberatkan pengusaha atau investor. Misalnhya, pada UU N0.13, seorang karyawan yang terkena PHK harus mendapat  pesangon 32 kali gaji. Pada UU Kerja pengusaha diwajibkan membayar 29 kali gaji, itupun pengusaha masih diringankan dengan bantuan pemerintah yang memberikan enam kali gaji. Artinya penguisaha hanya membayar 23 kali gaji.

Baca Juga :   Ekonomi Kreatif Solusi Permasalahan Issue Kesetaraan Gender

    Selain itu ada beberapa pasal lagi yang memberatkan kaum pekerja. Karena itu kaum buruh bergerak meminta UU Cipta Kerja tersebut dicabut sebelum benar-benar dilaksanakan tahun 2021 mendatang. Fraksi-fraksi di DPR berkeberatan, bukan atas pasal demi pasal, tetapi meminta pembahasan UU tersebut ditunda. Sebetulnya, kalau saja DPR sedikit longgar. DPR memberi waktu bagi diskusi di luar DPR berlasngsung lebih leluasa, dan pengesahan UU tidak dilakukan  pada saat pandemi, masalahnya akan lebih cair. Kalaupun ada desakan pemerintah demi kepentingan lancarnya investasi, DPR dapat menolaknya.

     Kalau saja pemerintah dan DPR sedikit punya toleransi atas insipirasi kaum pekerja, gerakan buruh berdemo dan mogok kerja, tidak harus terjadi. Benar, DPR punya hak membahas dan mengesahkan sebuah RUU, tanpa meminta pendapat masyarakat. DPR merupakan perwakilan rakyat. Mereka sudah memercayakan aspirasinya kepada para wakilnya di parlemen. Namun keberatan yang kemudian diikuti dengan demo besar-besaran bahkan menimbulkabn kerusakan, tentu saja harus diantisipasi DPR. Pemerintah dan masyarakat luas, tidak menginginkan terjadinya anarkisme dengan baju unjukrasa. Akan tetapi pemerintah dan DPR tahu persis hal itu pasti terjadi.

      Masa pandemi yang berjalan hampir satu tahun ini, sungguh membebani masyarakat, khususnya kaum buruh. Banyak sekali karyawan yang terkena PHK, pemotongan jam kerja yang berakibat penurunan pendapatan, BLT yang masih belum merata, berakibat buruh semakin menderita. Dalam situasi panas seperti ini, masyatrakat terutama para pekerja, merasa lebih tertekan lagi dengan diundangkannya UU Cipta  Keja. Pertanyaannya, mengapa mesti tergesda-gesa? Mengapa tidak menunggu berakhirnya pandemi? Undang-undang ketenaga-kerjaan sudah ada. Silakan diganti setelah dilakukan diskusi panjang antara anggota DPR dan masyarakat pekerja dan pengusaha.

Baca Juga :   Ekspor Kopi Mengulang Sejarah

       Sekarang UU itu sudah disahkan. DPR tidak mungkin mundur lagi. Kaum pekerja tidak mungkin  terus menerus berdemo. Ada dua  jalan yang dapat ditempuh kaum  pekerja dan pemerintah. Kaum  pekerja dapat mengajukan gugatan ke MK tentang pembatalan UU Cipta Kerja. Pemerintah dapat menerbitkan Perpu Kemabli ke UU Nomor 13 tetapi setelah ada putusan MK. ***