Busyro: Jangan Sekedar Basa-basi Lembaga Antirasuah Sudah Diamputasi Lewat Revisi UU KPK

18

BISNIS BANDUNG – Merespons pernyataan Jokowi yang menyebut TWK tak bisa menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan , masyarakat semakin cermat, mana pernyataan yang sekadar basa-basi dan mana yang punya kejujuran. Sikap Presiden Joko Widodo terkait status 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan usai dinyatakan tak  lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak menyentuh akar permasalahan. Jokowi sebelumnya menyampaikan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tak lolos.

Menurut Busyo, Jokowi seharusnya mulai mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan TWK yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga menjadi tindakan ilegal yang dilakukan KPK.

Busyro menyebut dan meyakini, 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan itu telah mempunyai wawasan kebangsaan, terbukti dari keseriusan dalam menangani kasus-kasus korupsi.

“75 orang itu sudah teruji komitmen kebangsaannya. Tidak perlu  ada TWK lagi,” ujar Busyro .

Selain itu, Ketua PP Muhammadiyah tersebut itu menilai, sekolah kedinasan wawasan kebangsaan yang juga disarankan Jokowi bagi 75 pegawai tak lolos itu bukanlah solusi. Bahkan, Busyro mempertanyakan pimpinan KPK saat ini dan pemerintahan Jokowi terkait wawasan kebangsaan karena banyak mengeluarkan peraturan yang merugikan bangsa termasuk revisi UU KPK.

“Presiden sudah menyetujui revisi UU KPK yang bertentangan dengan wawasan kebangsaan. Presiden juga menyetujui UU Cipta Kerja, UU Minerba, revisi soal usia hakim Mahkamah Agung,” ungkap Busyro Mukodas kepadaCNNIndonesia.com,Senin (17/5/21) yang dikutip Bisnis Bandung.com.

Dikemukakan Busyro, Jokowi semestinya memiliki kewenangan yang lebih besar menyikapi 75 pegawai KPK yang tak lolos dengan membatalkan hasil TWK maupun SK penonaktifan.

“Ketika KPK sudah menjadi eksekutif dan di bawah presiden, presiden harus memberi tindakan. Konsekuensinya adalah pernyataan pimpinan KPK soal tidak lulus TWK itu mencederai 75 pegawai, harus dibatalkan,” ujar Busyro.

Baca Juga :   Perkara Suap Kepada Mantan Menpora Hukuman Miftahul Ulum Belum Penuhi Rasa Keadilan

Jika Jokowi tak segera membatalkan hasil TWK dan SK penonaktifan itu, dinilai Busyro , hal itu semakin menunjukkan upaya pelemahan KPK secara sistematis. Lembaganya, lanjut Busyro , sudah diamputasi lewat revisi KPK yang baru,  sekarang kaki-kakinya dipotong, yakni 75 orang yang dinonaktifkan, kalau dipotong habis sudah . “Di zaman Pak Jokowi ini ditamatkan riwayatnya,”ujar Busyro Mukodas.Tamat riwayatnya

Sedangkan, mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, menghargai keputusan Jokowi. Namun, menurutnya, usulan sekolah kedinasan wawasan kebangsaan belum tepat dibicarakan.Pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu.

Antara lain , pertama, KPK dan BKN harus menjelaskan dengan transparan dan akuntabel kepada semua pegawai KPK terkait kriteria yang dipakai. Kedua,  mereka juga harus memberikan penjelasan soal metodologi yang dipakai dalam TWK.

“Setelah dua hal di atas dijelaskan baru kita bicarakan pendidikan kedinasan, karena jangan sampai memang tesnya yang bermasalah,” ucap Laode.

Seperti diberitakan  sebelumnya Jokowi  menyampaikan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tak lolos. Jokowi mengusulkan pegawai KPK yang tak lolos tes itu mengikuti sekolah kedinasan untuk memperbaiki hasil TWK. (B-003) ***