Buzzer, Kelompok Yang Tidak Jelas Identitasnya Dibayar Untuk Menyebarkan Propaganda

11

BISNIS BANDUNG – Akhir-akhir ini  semakin banyak pihak yang menggunakan buzzer media sosial untuk tujuan tertentu. Bahkan pada 2019 lalu, buzzer juga digunakan untuk mendukung Jokowi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Saat itu, Moeldoko meminta kepada buzzer pendukung Jokowi untuk tidak menyuarakan hal yang destruktif bagi pemerintah Jokowi, tetapi dukungan politik yang lebih membangun.

Belakangan buzzer kembali hangat diperbincangkan setelah Kwik Kian Gie, tokoh ekonomi Indonesia merasa ketakutan untuk mengemukakan pendapat yang berbeda. Pasalnya, setelah pendapat atau kritik itu terucap, ia diserang habis-habisan oleh para buzzer.

“Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif,” ujar Kwik. Sementara pengamat media sosial Enda Nasution mengungkapkan bahwa buzzer merupakan akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan.

“Buzzer lebih ke kelompok orang yang tidak jelas siapa identitasnya, lalu kemudian biasanya memiliki motif ideologis atau motif ekonomi di belakangnya, dan kemudian menyebarkan informasi,” ujar Enda beberapa waktu lalu. “Kan tidak ada konsekuensi hukum juga menurut saya, ketika ada orang yg mau mem-bully atau menyerang atau dianggap melanggar hukum, dia tinggal tutup aja akunnya atau menghapus akunnya atau dibiarkan saja hingga tidak aktif lagi,” ujarnya. Selain itu, menurut Enda, bila ada akun yang memiliki nama yang jelas dan latar belakang yang jelas, ia menyebutnya dengan influencer.

“Jadi kalo misalnya akun tersebut memiliki nama dan real orangnya, contohnya Denny Siregar, atau selebritis atau profesi lainnya yang punya follower besar dan punya sikap atau preferensi untuk mendukung sesuatu atau tidak mendukung sesuatu,” kata Enda. Menurutnya, dengan begitu akun tersebut tidak bisa seenaknya mengunggah sesuatu, karena bila salah atau terdapat orang yang tidak suka, dapat menimbulkan risiko terhadap pemilik akun tersebut. Tidak hanya terjadi di Indonesia, pasukan siber dunia maya atau yang kerap dikenal dengan buzzer tersebut ternyata merupakan fenomena global. Dari berbagai sumber yang dihimpun BB.com , dua ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris menemukan adanya penggunaan pasukan siber dunia maya (cyber troop) untuk mempengaruhi opini masyarakat dan lawan politik.  Dalam laporan mereka yang bertajuk The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, menemukan bahwa buzzer politik di Indonesia dibayar. Menurut laporan yang dibuat oleh Samantha Bradshaw dan Philip N Howard itu, buzzer di Indonesia menggunakan empat platform media sosial, yakni Twitter, Facebook, WhatsApp dan Instagram. Selain itu, dalam laporan tersebut fenomena yang terjadi di Indonesia diketahui bahwa politikus dan partai politik serta kontraktor pribadi menyebarkan propaganda pro pemerintah atau partai, menyerang lawan politik dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik. Buzzer di Indonesia dibayar sampai Rp 50 juta. (B-003) ***

Baca Juga :   Rumah Sakit, Habis Kontrak