Buzzer  Mempengaruhi Opini Secara Manipulatif  Mengikis Pemikiran Kritis Dan Merusak Demokrasi

135

Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menyebut peran buzzer sebagai bagian aktor digital untuk transformasi demokrasi merupakan parasit yang menumpang kebebasan dan merusak demokrasi. Ia melalui pesan singkat mengkritik pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian yang menyebut buzzer atau pendengung adalah bagian yang tak terelakan dari demokrasi.

“Sama sekali keliru untuk melihat peran buzzer sebagai bagian aktor digital untuk transformasi demokrasi. Justru mereka ini adalah parasit yang menumpang kebebasan dan merusak demokrasi,” kata Arif menegaskan soal  buzzer kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (3/920) yang dikutip BB.

Arif berpendapat demokrasi seharusnya diisi oleh diskursus kritis. Sedangkan buzzer,  hanya mempengaruhi opini publik secara manipulatif sehingga mengikis pemikiran kritis.

Disebutkan Arif, upaya menggiring opini yang dilakukan buzzer,  umumnya berhasil mempengaruhi masyarakat yang kurang melek informasi, cenderung emosional dan irasional.

Menurutnya, terkait hal ini pemerintah  seharusnya berupaya mencerdaskan masyarakat dalam literasi digital. Namun, pemerintah justru memanfaatkan fenomena buzzer untuk keuntungan politik.

Arif menyinggung kasus RUU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai salah satu contohnya. RUU Ciptaker termasuk kebijakan yang dalam beberapa waktu belakangan banyak menerima kritik, khususnya dari kalangan buruh.

“Alih-alih berdiskursus, pemerintah justru memanfaatkan jasa buzzer untuk mempengaruhi opini publik lewat seleksi informasi dan memanipulasinya untuk menghasilkan dukungan publik,” ungkap Arif.

Ia mengatakan penggunaan buzzer dalam konteks ini bisa dipandang sebagai langkah-langkah yang tidak demokratis. Terlebih jika disertai upaya intimidasi kepada pihak yang menolak RUU Ciptaker.

Penggunaan jasa influencer atau buzzer dikenal umum dengan tujuan komersial. Namun pada konteks politik, Arif menilai konsekuensi etiknya lebih besar karena menyangkut urusan publik.

Dalam konteks politik, influencer berperan menyebarkan kabar positif untuk mencari dukungan politik. Menurutnya, peran influencer serupa dengan buzzer.

“Perannya mendengungkan informasi lewat manipulasi aspek emosional dan irasionalitas dalam suatu propaganda terprogram. Aspek manipulatif ini membedakan secara mendasar aktivitas buzzer untuk melakukan kendali atas informasi yang beredar,” tutur Arif..

Ia mengatakan buzzer umumnya menyembunyikan tujuan dan identitas mereka ketika melakukan propaganda. Mereka juga kerap menyebarkan berita bohong untuk melegitimasi gagasan yang disuarakan.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian mengatakan , penggunaan buzzer tidak bisa dihindari dan merupakan efek dari demokrasi. Menurutnya kerja buzzer tak berbeda jauh dengan juru bicara yang digaji pemerintah.

Menurutnya, jika ada yang membela sebuah opini atau kebijakan pasti akan muncul buzzer yang menyerang balik. Ini berlaku untuk penguasa maupun oposisi.

Namun ia menegaskan bahwa buzzer yang kerap menyerang beberapa pihak tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Ia menduga buzzer itu justru berpihak ke oposisi pemerintah atau swasta.

Buzzer itu kastanya di bawah influencer, sifatnya hanya membenarkan, membela habis-habisan. Ini saya kira efek yang tidak bisa dielakkan dari demokrasi,” kata Donny saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Iluni UI secara daring, Rabu (2/9). (B-003) ***