Cisumdawu molor, BIJB Belum Mampu Beroperasi Maksimal

299

BISNIS BANDUNG — Pengamat Ekonomi dan Bisnis dari Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, Ph.D merujuk kepada Menurut data Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Seksi 1-3 sepanjang 33 km dapat dilalui fungsional pada arus mudik tahun 2020. Sedangkan untuk penyelesaian konstruksi yang ditargetkan sepanjang 61.5 km akan selesai pada akhir tahun 2020.

Total keseluruhan tol Cisumdawu ada 4 seksi yang terdiri dari Seksi I yaitu Cileunyi – Tanjungsari sepanjang 11.5 km dengan progress mencapai 57.83% per Februari  2020; Seksi II yaitu Tanjungsari – Sumedang yaitu 17.51 km dengan progress mencapai 81% per Februari 2020; Seksi III yaitu Sumedang – Cimalaka sepanjang 4 km dengan progress mencapai 78.01% per September 2019; Seksi IV yaitu Cimalaka – Legok sepanjang 8.20 km dengan progress belum ada lahan yang dibebaskan; Seksi V yaitu Legok – Ujungjaya sepanjang 14.90 km belum ada lahan yang dibebaskan, Seksi VI yaitu Ujungjaya – Kertajati sepanjang 6.06 km belum dimulai dengan progress lahan sebesar 16.34%. Berdasarkan data tersebut maka perkembangan yang paling cepat ada di Seksi I – III dengan rata-rata sebesar 70%, dimana Seksi IV-VI masih sangat lambat. Jika melihat target pemerintah yang mentargetkan bulan Mei 2020 tampaknya agak berat, karena masih ada ada kendala pembebasan lahan. Contoh untuk Seksi I, pembebasan lahan baru mencapai 72.77%, Seksi II pembebasan lahan sudah mencapai 92.2%, dan Seksi III pembebasan lahan sudah mencapai 99%.  Jadi jika asumsi 100% tercapai pada bulan Mei 2020 diharapkan lahan sudah diakuisisi oleh proyek 99-100% pada bulanFebruari 2020, dan ada waktu 3 bulan untuk pengerjaan konstruksi. “Tapi apakah cukup atau tidak waktunya? Yang menjadi kendala yaitu pembebasan lahan yang dapat memperlambat proses konstruksi. Proses konstruksi akan cepat, jika proses akuisisi lahan proyek berjalan cepat”, ungkapnya kepada Bisnis Bandung (BB), 15/02/20, di Bandung.

Tujuan dari pembangunan infrastruktur secara teori yaitu Infrastructure led to development. Artinya, infrastruktur diharapkan dapat membuka peluang untuk meningkatkan akses pasar  dan meningkatkan efisiensi biaya transportasi. Peningkatan akses pasar terjadi jika hub-hub antar daerah sebagai pusat permintaan tidak ada halangan sehingga akan meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi local. Idealnya, dengan adanya hubungan infrastruktur ini hubungan antar industri local dan antar wilayah harus kuat. Artinya dengan adanya tol, idealnya aktivitas logistik ekonomi akan terjadi lebih cepat, pusat industri semakin tersebar yang tentu akan berdampak secara positif dan juga negatif terhadap lingkungan. Jadi jika melihat dari sisi dampak infrastruktur transportasi, tidak hanya direct effect (misal perdagangan dan pariwisata) yang selalu jadi perhatian masyarakat, tetapi yang lebih penting yaitu indirect effect (jumlah pengembangan KUKM yang terhubung kepusat permintaan) akibat terbukanya akses infrastruktur. Jadi diharapkan kesempatan ini yang harus dikembangkan, bukan hanya semata perdagangan dan pariwisata.

Yayan Satyakti, Ph.D untuk wilayah Ciayumajakuning, memang sejak dahulu daerah seperti Kabupaten Indramayu dan Majalengka merupakan daerah dengan klaster jumlah penduduk miskin yang tertinggi. Daerah ini walaupun kaya sumberdaya alam, missal seperti Minyak dan Gas Bumi tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitarnya. Maka pemerintah provinsi pada saat itu perlu untuk membuat kebijakan infrstructure led growth dengan membangun BIJB. Sehingga kita dapat melihat pada saat ini, walaupun BIJB belum optimal, geliat ekonomi di wilayah Majalengka dan Indramayu mulai bergerak. Akan tetapi, kesuksesan BIJB ini harus didukung dengan sarana infrastruktur yang memadai yaitu tol. Sebagai penghubung utama dari dan ke BIJB harus memiliki travel time yang sama dengan kisaran 45 – 60 menit. Maka tol Cisumdawu merupakan suatu kewajiban untuk dibangun agar BIJB dapat dinikmati secara optimal.

Manfaat utamanya yaitu indirect effect dari pada direct effect. Indirect effectnya yaitu aktivitas ekonomi di wilayah yang tadinya tertutup akan lebih terbuka karena biaya transportasi lebih efisien dan marjin perdagangan akan lebih efisien karena akses sudah langsung dari pasar hingga kewilayah produksi. Untuk sektor kepariwisataan, dampaknya bisa cepat dan lambat karena tergantung dari keunggulan komparatif masing-masing wilayah yaitu sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah dapat menarik wisatawan. Kuncinya, inovasi dan kreativitas. Sebetulnya, faktor keindahan alam sebagai potensi pariwisata bukan salah satu faktor, akan tetapi jika suatu darah para enterpreneurnya kreatif dia akan menciptakan aktivitas ekonomi untuk menarik permintaan. (Demand Creation). Misalnya membuat pusat pariwisata dengan wisata kuliner, wisata religi, wisata kreativitas, wisata petualangan, dan wisata budaya. Hal ini bisa terjadi jika seseorang dapat menstimulasi potensi ini.

Dampak negatif dari infrastruktur transportasi, yaitu dampak negatif terhadaplingkungan. Misal akan ada hutan atau konservasi alam yang di intervensi oleh manusia, dan rusak. Sehingga konsep eco tourism harus menjadi syarat dasar agar aktivitas ini bisa berjalan seimbang. Selain eco tourism juga eco culture, dimana wisata budaya harus mengarah pada konservasi budaya tidak menghancurkan budaya local yang ada. Contoh yang sangat baik akan ini yaitu Bali.

Menurut akademisi Unpad ini, menjawab pertanyaan apakah pembangunan tol Cisumdawu akan mematikan sentra-sentra perekonomian dan destinasi diwilayah, bisa ada atau tidak, kita harus melihat secara optimis bahwa setiap ada infrastuktur transportasi seperti jalan, atau transportasi publik. Pada dasarnya akan membuka akses pasar. Kita harus siap untuk berubah dan bergeser dari paradigma local menjadi paradigma kewilayahan. Potensi pasar ini memang harus dihadapi dengan inovasi dan kreativitas dari wilayah sekitarnya. Bagi yang tidak berubah mindset maka hal ini terkena dampak karena dengan adanya mindset baru ini, memang membutuhkan inovasi dan modal yang lebih besar sehingga akan meningkatkan biaya investasi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.                                                                                                 Jika Sumedang melihat peluang ini, artinya bahwa akses orang untuk membeli tahu sumedang akan semakin mudah dan banyak orang harus singgah dibandingkan tanpa jalan tol. Artinya harus ada pergeseran mindset dari local dimana konsumen mendatangi Kota Sumedang mungkin harus mendekati wilayah sekitar tol. Atau membuat pusat kreativitas seperti Floating Market di Lembang dengan konsep wisata kuliner dan budaya Sumedang, pungkasnya kepada BB.

Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pimpina Daerah Asita Jawa Barat, Budijanto Ardiansjah SE, progres pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu agak terlambat, jika dipadankan dengan Bandara Kertajati (read: Bandara Internasional Jawa Barat – BIJB), sehingga menjadi timpang. Hal lain, karen tol tersebut tidak nyambung dari tol Purbalenyi, juga membuat akses ke tol Cisumdawu juga menjadi tidak mudah.

Menurut orang nomor satu di Asita tersebut, keberadaan Tol Cisumdawu bagi perekonomian, pasti memberikan dampak yang baik karena aksebilitas bertambah. Untuk pariwisata dalam kaitan kemudahan pencapaian ke BIJB, kita harus melihat jarak tempuk setelah tol ini terealiasasi.”Semua pembangunan pasti ada dampaknya. Tapi untuk Cisumdawu saya rasa tidak terlalu besar, karena akan ada exit ke Sumedang. Untuk daerah-daerah sekitarnya bisa diberdayakan di rest area toll, sehingga keberadaan Tol Cisumdawu tidak mematikan destinasi atau sentra sentra perekonomian”

Aksebilitas ke tol tersebut (read:Cisumdawu), jika dimungkinkan, dibuatkan sambungan dari Cileunyi. Bahkan Asita Jawa Barat menyarankan, sangat baik jika sudah terealiaasi sebelum atau menjelang arus mudik lebaran. Mudah-mudahan bisa dilakukan ujicoba gratis dalam jangka waktu tertentu. Seterusnya diberlakukan dengan tarif dibawah rata-rata.

Asita merekomendasikan, sebagaimana layaknya sebuah jalan tol, tentulah harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang memadai seperti rest area dan lain lain. Namun dengan catatan, akses jalan alternatif/provinsi/nasional tetap harus diperhatikan supaya pengguna jalan memiliki alternatif. Contoh seperti kawasan Cadas Pangeran, pungkasnya kepada BB. (E-028)***